KKEMISKINAN ekstrem di Kota Mataram tersebar di dua kecamatan yakni, Ampenan dan Sandubaya. Verifikasi data diperlukan agar program dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Camat Ampenan, Muzakkir Walad membenarkan sebaran kemiskinan ekstrem di Kota Mataram berada di Kecamatan Ampenan dan Sandubaya. Data ini bersumber dari sandingan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang merupakan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan segala macamnya. Penuntasan kemiskinan ekstrem harus ada kerja kolaborasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang memiliki orientasi untuk menekan kemiskinan ekstrem tersebut.
Dicontohkan, Dinas Pariwisata Kota Mataram menginisiasi untuk pelatihan keterampilan dengan sasaran keluarga miskin. “Kami tidak ingin bernegosiasi dengan data, tetapi mengacu pada data kemiskinan ekstrem untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh OPD teknis,” terangnya.
Muzakkir menegaskan, data kemiskinan masih diperdebatkan baik digarap oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, melalui data sempadan berorientasi pada peta lokasi keluarga miskin by name by addres, sehingga jika dijadikan acuan ada yang masuk dalam data sebenarnya tidak masuk dalam data kemiskinan ekstrem karena secara ekonomi sudah berubah.
Berdasarkan data itu dilakukan verifikasi di lapangan dengan mencoba mengeluarkan warga miskin untuk dikeluarkan dari data penerima PKH. “Ini menjadi tantangan untuk mensinkronkan data ini,” ujarnya.
Mantan Lurah Banjar ini tidak ingin ada pihak yang secara tendensius untuk menjembati warga untuk masuk dalam data kemiskinan ekstrem. Misalnya, karena faktor adanya program, konstituen, dan lain sebagainya. Hal ini akan menyebabkan data kemiskinan tidak sinkron.
Adanya anomali data kemiskinan ekstrem lanjutnya, data yang diterima dari Bappeda diminta menyisihkan verifikasi PKH tanpa mengkonfrontir atau mengecek kembali ke lapangan. “Ini sebenarnya kesempatan kita mengecek kembali dari data KE menjadi dasar untuk pemberian beras CPP,” ujarnya.
Pihaknya telah meminta kelurahan untuk mengecek kembali warga yang sudah berdomisili atau pindah tetapi masuk dalam data kemiskinan ekstrem, supaya penyaluran bantuan oleh pemerintah bisa tepat sasaran. Data kemiskinan eksterm yang diterima tidak sepenuhnya akurat, sehingga perlu ada verifikasi dan validasi kembali di lapangan. (cem)
