Giri Menang (ekbisntb.com) – Belanja modal untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat Lombok Barat naik signifikan pada APBD Murni tahun 2026. Awalnya angka belanja modal untuk kebutuhan masyarakat Rp159 Miliar, naik sementara ini menjadi Rp211 miliar. Alokasi belanja modal atau belanja infrastruktur ini disuarakan DPRD dari awal pembahasan APBD murni 2026.
Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi mengatakan pihaknya telah menyuarakan sejak pembahasan Rancangan APBD murni 2026 terkait anggaran belanja untuk kebutuhan masyarakat yang di pos belanja modal Infrastruktur. Awal pembahasan itu, komisi III mengusulkan belanja modal modal 40 persen dari APBD atau minimal sama dengan belanja tahun 2025, dengan menekan belanja pegawai. Namun oleh TAPD, hanya menyetujui mentok di angka Rp159 miliar.
“Kami sudah suarakan sejak awal pembahasan RAPBD agar belanja modal 40 persen dari APBD, dengan menekan belanja pegawai,” tegas Politisi PKB ini, Selasa (6/1/2026).
Setelah itu, dilakukan pengesahan APBD 2026. Pascapengesahan, dilakukanlah evaluasi APBD oleh Pemprov. Hasil evaluasi itu menegaskan bahwa belanja modal dinilai terlalu kecil sehingga Pemprov minta pos anggaran ini dinaikkan menjadi 40 persen atau minimal setara tahun lalu.
Pemkab pun mau tidak mau mengikuti hasil evaluasi Pemprov ini dengan menaikkan belanja modal infrastruktur. Sebab jika belanja ini tidak dinaikkan atau disesuaikan, maka APBD Lobar tidak diberikan nomor registrasi oleh Pemprov. Untuk memenuhi ketentuan belanja modal Infrastruktur ini, Pemkab mengalihkan belanja Silpa yang terdeteksi sementara untuk ini senilai Rp211 miliar untuk belanja modal Infrastruktur.
Bertambahnya belanja modal atau belanja infrastruktur ini tentu sesuai dengan yang disuarakan pihaknya. Sebab hal ini seusai dengan kebutuhan masyarakat yang butuh penanganan infrastruktur.
Fauzi menyebutkan, dari Rp211 miliar anggaran ini, dialokasikan masing-masing Rp80 miliar lebih untuk pembayaran pembebasan lahan, proyek jalan Sekotong yang masih ada sisa belum dibayar Rp3-4 miliar, pembayaran sisa proyek Alun-alun. Kemudian, untuk infrastruktur pendidikan Pekerjaan Umum Rp50 miliar, infrastruktur pendidikan Rp23 miliar, infrastruktur kesehatan Rp25 miliar. PJU dan sampah dilokasikan Rp26 miliar. (her)
