Lombok (ekbisntb.com) -Dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) bidang pendidikan senilai Rp 56 miliar selama ini belum ada yang menyentuh sekolah-sekolah rusak. Sebanyak 135 gedung sekolah yang rusak parah antara lain akibat gempa bumi dan termakan usia ini masih menanti perbaikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim menaruh harapan besar kepada para wakil rakyat Lotim hendaknya biasa gunakan pokirnya untuk memperbaiki sekolah rusak. “Sangat kita harapkan dasi Pokir anggota dewan ini,” terang Sekretaris Dikbud Lotim, Jumadil menjawab Suara NTB, Senin (4/8).

- Iklan -

Pokir bidang pendidikan itu diketahui bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan. Semestinya, puluhan miliar Pokir iya bisa direalisasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak.

Menurut Jumadil, kalau Rp56 miliar ini difokuskan untuk perbaikan sekolah rusak, maka dalam tiga tahun seluruh sekolah rusak tersebut  bisa diperbaiki. Para wakil rakyat ini tidak mengarahkan dananya tersebut untuk perbaikan sekolah yang membutuhkan.

Sekretaris Dikbud Lotim ini menilai, selama ini banyak sekolah yang sudah layak justru mendapat bantuan berulang dari dana pokir. Sekolah yang rusak berat justru tidak tersentuh. Diduga, arah penggunaan pokir ini cenderung untuk memenuhi kepentingan politik wakil rakyat.

Diakui, pilihan kemana dana pokir akan digunakan merupakan kewenangan anggota dewan. Akan tetapi, sangat disayangkan arah penggunaanya jauh dari harapan serta tidak masuk skala prioritas pembangunan. “Kita sangat sayangkan penggunaan pokir ini banyak pada hal-hal yang tidak mendesak, seperti sound system atau peralatan yang tidak masuk prioritas,” keluhnya.

Kondisi 135 unit sekolah sangat membutuhkan bantuan segera. Melihat fakta ini, pokir diharapkan bisa diarahkan kesana sebagai prioritas dan mendesak.

Dana pokir ini diharapkan tidak terbuang percuma. Sementara akibat kondisi gedung yang rusak banyak siswa yang terpaksa belajar di gedung-gedung yang nyaris ambruk. Dikbud melakukan langkah antisipasi dengan melarang siswa belajar di dalam gedung yang rusak. Khawatir gedung ambruk.

Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri yang dikonfirmasi Suara NTB terpisah via telepon, Selasa (5/8) mengklarifikasi jumlah pokir seluruh wakil rakyat Lotim bidang pendidikan ini sebesar Rp51 miliar, bukan Rp 56 miliar seperti disebutkan Dinas Dikbud.

Pokir untuk 50 anggota DPRD Lotim ini bersumber dari DAU yang diarahkan. Arah penggunaannya semuanya sudah melalui proses usulan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025 ini. Sebagian besar katanya selama ini diarahkan untuk membatu sekolah-sekolah swasta yang justru tidak bisa tersentuh oleh Dinas Dikbud.

Sekolah swasta seperti madrasah dan pondok pesantren (ponpes) ini diakui cukup banyak jumlahnya se Kabupaten Lotim. Selama ini Ponpes dan Madrasah ini belum pernah ada yang tersentuh oleh Dikbud. Alasan itulah kemudian pokir mengambil inisiatif untuk memberikan sekolah-sekolah swasta tersebut.

Meski begitu, bagi Muhammad Yusri, pokir anggota DPRD juga sudah menyentuh sekolah negeri dan  ke depan akan coba dikomunikasikan soal bangunan sekolah rusak tersebut agar bisa dibangun lewat dana pokir. (rus)