Lombok (ekbisntb.com) – Eks Bandara Selaparang menjadi opsi utama investor Australia untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Lombok.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Eva Dewiyani mengatakan investor Eropa tersebut tidak hanya tertarik mengembangkan PLTS, tetapi juga melirik pariwisata hingga UMKM di NTB.

- Iklan -

“Beberapa opsi lokasi strategis telah ditawarkan oleh Pemprov NTB, termasuk kawasan potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” ujarnya.

Dia melanjutkan, investor tertarik pada lahan berstatus Clean and Clear seluas minimal 50 are. Salah satu opsi yang disarankan oleh Pemprov adalah eks Bandara Selaparang yang kini berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura.

Tak hanya energi baru terbarukan (EBT), sektor pariwisata juga menarik perhatian mereka. Para investor dikatakan melirik kawasan pasar seni seluas kurang lebih 1 hektare untuk dikembangkan menjadi pusat UMKM terpadu dan atraksi budaya.

Walau demikian, Eva mengaku perlu adanya penataan ulang dan penguatan infrastruktur kawasan pasar seni untuk mendukung investasi jangka panjang.

“Perlu ditata dan perbaikan agar investasi ini bisa panjang,” ucapnya.

Di samping itu, Sekretaris DPMPTSP NTB, Wahyu Hidayat mengatakan perlu memastikan skema pemanfaatan aset daerah yang legal dan fleksibel. Misalnya pola sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), hingga skema investasi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investor.

Untuk realisasi investasi dengan investor asal negeri Fizza tersebut, Wahyu mengaku pihaknya dengan senang hati memfasilitasi diskusi lanjutan. Terutama berkaitan dengan pembahasan peraturan kerja sama.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB dalam memperluas jejaring kerja sama internasional. Harapannya, penjajakan ini dapat segera bertransformasi menjadi realisasi investasi konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.

“Kami bersyukur dalam pertemuan ini banyak informasi dan wawasan yang bisa kita pelajari bersama. Jika diperlukan, kami siap memfasilitasi diskusi lanjutan yang lebih teknis terkait skema kerja sama maupun pemanfaatan aset daerah,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor, seperti halnya dengan BPKAD NTB selaku Badan Pengelola Aset Daerah untuk transparansi dan keberlanjutan investasi. (era)