Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, kembali melakukan pendistribusian air bersih ke dua desa yang berada di wilayah Utara sebanyak 30.000 liter yang mengalami krisis air bersih.
“Dua desa tersebut yakni Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara dan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dengan ratusan warga yang terdampak,” kata Kepala BPBD Sumbawa melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Rusdianto, Rabu 4 september 2024
Anto meyakinkan, distribusi air bersih tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati untuk tetap merespon setiap keluhan masyarakat. “Jadi, instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati, setiap ada keluhan masyarakat dan memungkinkan untuk diakomodir, kita harus bergerak dan merespon cepat membantu masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data pemetaan sambungnya, sebanyak 33.964 jiwa dari 8.491 kepala keluarga (kk) terdiri dari 18 desa, 61 dusun dan 9 kecamatan yang terdampak dengan total kebutuhan air sebanyak 1.086.848 liter dalam kurun waktu satu bulan. Bahkan pihaknya sudah banyak menerima permintaan dari kepala desa untuk penyaluran air bersih.
“Baru beberapa desa yang sudah mulai kami lakukan pendistribusian air bersih. Kalau untuk desa lainnya belum bisa kita lakukan karena masih menunggu anggaran,” ucapnya.
Menurutnya, krisis air bersih ini terjadi di semua zona wilayah kabupaten sumbawa seperti zona timur, barat, tengah, maupun utara. Sebagian besar wilayah yang terdampak krisis air bersih ini adalah bagian utara yaitu desa dan dusun pesisir seperti Labuhan Ujung, Labuhan Ala, Nanga Talo, Kukin, Ai Bari, Limung, Labu Sawo, Tanjung Bila, Labuhan Terata dan lainnya.
“Kita sifatnya sporadis saja, karena untuk anggaran BTT tidak ada di BPBD melainkan tetap mengajukan ke pemerintah daerah (bupati) dulu baru bisa kita lakukan pendistribusian air bersih,” terangnya.
Pemerintah juga sudah menetapkan status siaga kekeringan selama 125 hari dan darurat selama 10 hari dengan harapan dampak yang timbul bisa diminimalisir. Terutama di wilayah yang rawan yakni di wilayah pesisir yang selalu menjadi langganan krisis air bersih setiap tahun.
“SK siaga dan darurat kekeringan sudah kami keluarkan, jika kondisinya semakin parah maka status tanggap juga akan diperpanjang nanti sesuai kondisi dilapangan,” tukasnya. (ils)
