PENYALURAN bantuan sosial (Bansos) belum dilaksanakan di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, penyaluran masih menunggu DTSN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Sementara DTSN hampir di seluruh daerah belum rampung, termasuk Lobar baru mencapai kisaran 69 persen.
Kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Martajaya mengatakan bahwa sejauh ini penyaluran bantuan sosial PKH dan sembako belum dilakukan. “Ditunggu sampai DTSN selesai,”kata Kadis Sosial Lobar Lalu Martajaya, akhir pekan kemarin.
Dikatakan, sesuai jadwal yang diberikan untuk pengecekan lapangan DTSN. DTSN ini, sumber data dari Kementerian Lembaga, seperti P3KE, DTKS, Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), BPJS, PLN, dan LPG.
Sejak bulan Ramadhan lalu, kegiatan turun lapangan ada keterbatasan, karena kondisi lapangan dan puasa. Sehingga harus dilanjutkan sampai dengan pertengahan April. Dari total data yang harus dilakukan ground check atau pengecekan lapangan sekitar 47.692 KK, capaian di Lobar cukup tinggi.
“Capaian DTSN kisaran hampir 69 persen, dibanding kabupaten/kota lain hampir sama angkanya, ndak beda-beda jauh,”katanya akhir pekan kemarin.
Capaian tertinggi, diperoleh Kota Bima 80 Persen, Lotim 76 persen, dan Lobar pada kisaran nomor tiga. Selanjutnya, pihaknya menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk penyaluran program berikutnya untuk PKH dan sembako di bulan Mei.
Ia mengaku belum tahu apakah data tahap I penyaluran bansos ini dipakai atau DTSN. Ataukah keduanya digabung atau nanti DTSN yang mencapai 69 persen itu ditambahkan dengan tahap I. Sebab data tahap I, telah ini lebih dulu, dari DTSN baru digunakan.
“Ini kita tunggu dari pusat,”imbuhnya.
Dikatakan ground check dilakukan Karena beberapa alasan. Tujuannya, ingin tepat sasaran, akurasi dan lainnya sehingga tidak ada penerima bansos tidak layak. Namun kalau melihat tahap I, ada juga yang tidak masuk data untuk dicek lapangan.
Dan dari data 47 ribu lebih DTSN ini, ada juga masuk dalam penerima PKH dan Bansos lainnya. Setelah penyaluran, pihaknya akan padu padankan, berapa persen yang masuk penerima bansos ataupun di luar penerima bansos.
Jumlah penentuan bansos PKH dan sembako sendiri mencapai 89 ribu KK. Dengan adanya DTSN ini menjadi satu acuan dalam penyaluran bansos Pemerintah Pusat. (her)
