Mataram (ekbisntb.com)- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pertemuan dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, serta TPID kabupaten/kota se-NTB.

Pj. Sekda NTB, H. L. Moh. Faozal dalam keaempatan ini menekankan pentingnya langkah konkret serta strategi TPID dalam menghadapi dinamika inflasi, terutama pada komoditas pangan. Meskipun NTB memiliki kapasitas produksi yang tinggi, inflasi pangan masih sering terjadi akibat ketidakseimbangan distribusi dan disparitas suplai antarwilayah.

- Iklan -

Ia meminta dilakukannya identifikasi dan pemetaan produksi antar daerah, memperkuat koordinasi kepala daerah, serta memastikan kelancaran rantai pasok komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah.
TPID juga diarahkan melakukan monitoring lapangan real time di pasar untuk dasar intervensi lebih cepat dan tepat.

Sekda juga mendorong gerakan tanam cabai di sekolah-sekolah sebagai edukasi dan peningkatan produksi lokal, didukung teknologi penyimpanan yang dapat memperpanjang usia simpan. Koordinasi pemerintah–swasta diperkuat untuk memperluas jangkauan pengawasan dan intervensi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, memaparkan bahwa tekanan inflasi tahun 2025 relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, terutama pada kelompok pangan bergejolak (VF) dan inflasi inti (CI).
Meski demikian, inflasi hingga November 2025 masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1%. 0,34% (mtm). 2,74% (yoy).2,27% (ytd).

Komoditas penyumbang inflasi antara lain tomat, bawang merah, ikan teri, serta emas perhiasan.

BI juga mencatat siklus harga pangan menjelang akhir tahun biasanya meningkat, terutama komoditas cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam. Dengan normalisasi cuaca pasca El Nino, pola ini kembali terlihat.

Hario menyampaikan dukungan pengendalian inflasi melalui, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) yang menjangkau luas.Sinergi High Level Meeting dan peningkatan kapasitas TPID kabupaten/kota.Dukungan sarana-prasarana klaster pangan dan komoditas inflasi. Pembinaan klaster pertanian, termasuk perluasan benih padi Gamagora 7.

BI memproyeksikan inflasi NTB akhir tahun tetap terkendali pada kisaran 2,5% ±1%, namun mengingatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga pangan.

BI juga memberikan beberapa rekomendasi penting. Diantaranya, antisipasi komoditas berisiko tinggi seperti cabai, bawang merah, daging ayam, telur ayam.
Pelaksanaan GPM harus 3T (tepat lokasi, waktu, dan sasaran).
Pengendalian tarif angkutan selama Nataru. Menjaga kelancaran logistik dan kecukupan armada pengangkut bahan pangan.
Penguatan industrialisasi dan rantai nilai komoditas dari hulu ke hilir. Edukasi publik untuk belanja bijak dan komunikasi transparan soal stok.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, menegaskan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menjadi fondasi ketahanan pangan.
Pada 2025, Stok CPPD provinsi: ±95 ton.
Total CPPD kabupaten/kota: >275 ton.
Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat menurutnya turut menjadi strategi kemandirian dan cadangan komplementer nasional.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin, memaparkan upaya optimalisasi pengawasan harga terutama beras di atas HET, pemendekan rantai distribusi, serta penggunaan SP2KP untuk pemantauan harga secara real time. Pemerintah juga memperketat pengawasan penimbunan dan menyiapkan intervensi pasar murah.

Kepala Biro Perekonomian NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengikuti arahan Mendagri terkait penguatan koordinasi Forkopimda, kelancaran arus transportasi dan logistik, antisipasi kerawanan dan bencana, serta pembentukan posko Nataru.

Sebagai tindak lanjut, Pj. Sekda NTB menegaskan pentingnya intervensi sistematis terhadap komoditas penyumbang inflasi melalui penyusunan Pergub tata kelola komoditas, pemetaan sentra produksi, kerja sama antar daerah, dan peningkatan produktivitas jangka panjang.(bul)