Lombok (ekbisntb.com) – Jelang panen raya padi musim tanam pertama tahun ini jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) kian intens turun mensosialisasikan program pembelian gabah oleh Bulog ke petani di daerah ini.
Langkah itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai serapan gabah oleh Bulog. Di mana Bulog siap membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Petani (HPP) yang telah ditentukan.
Pembelian gabah petani oleh Bulog sesuai HPP tersebut diharapkan bisa membantu menjaga stabiltas harga gabah petani. Terutama pada masa panen raya yang sering anjlok, sehingga petani bisa sejahtera.
Kodim Loteng mengerahkan seluruh personel Babinsa di semua desa untuk mensosialisasikan program Bulog tersebut dengan turun bersama PPL serta petugas dari Bulog sendiri. “Sosialisasi kita lakukan secara mobile door to door bersama PPL dan pihak Bulog yang ada di lapangan,” sebut Dandim 1620/Loteng Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara, Senin 3 Maret 2025.
Sasarannya pun tidak hanya para petani secara langsung. Tetapi juga kelompok-kelompok tani yang ada, sehingga program pembelian gabah langsung oleh Bulog tersebut bisa benar-benar masif diketahui secara luas. “Kami ingin para petani kita mengerti dan tahu bahwa dengan harga berapa gabah mereka akan dibeli oleh bulog nanti,” terangnya.
Termasuk bagaimana mekanisme pembelian gabah oleh Bulog. Tidak hanya soal harga beli tetapi juga sistem pembayarannya. Dalam hal ini, Bulog akan membayar langsung secara tunai gabah petani saat itu juga tanpa diutang. Dengan begitu petani bisa terhindar dari potensi kerugian akibat menjual gabah ke pihak lain dengan harga di bawah ketentuan pemerintah.
“Program Bulog diharapkan dapat mempermudah petani dalam menjual gabah mereka langsung ke lembaga pemerintah. Sehingga bisa mengurangi permasalahan penurunan harga gabah yang seringkali terjadi di tingkat petani,utamanya saat panen raya,” ujarnya.
Adanya program pembelian gabah oleh Bulog tersebut, tegas Andi, petani tak perlu lagi menjual gabahnya ke calo atau makelar maupun tengkulak. Yang kerap merugikan dengan membeli gabah petani di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah.(kir)
