Mataram (EKBIS NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB terus mengebut pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2026. Sehingga dipastikan penetapan kesepakatan KUA-PPAS dapat dilakukan sesuai dengan jadwal.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. “Alhamdulillah pembahasan dengan TAPD berjalan dengan baik dan lancar. Jika tidak ada kendala insyaalah kami akan paripurnakan untuk penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS pada hari Jumat,” ujar Isvie pada Rabu (2/9).
Setelah menuntaskan pembahasan KUA-PPAS, Isvie memastikan pihaknya akan langsung bergerak untuk menjadwalkan pembahasan rancangan APBD perubahan 2026. Diapun telah meminta badan musyawarah DPRD untuk menjadwalkan pembahasan agar bisa selesai tepat waktu.
“Semoga jadwal dari Banmus cepat keluar agar pembahasan terus berjalan. Karena target kita sekitar tanggal 18 atau 19 kita akan paripurnakan penetapan APBD perubahan 2026,” ungkap Isvie.
Dikonfirmasi terkait dengan dinamika pembahasan, karena Pemprov NTB meproyeksikan APBD perubahan 2026 mengalami defisit. Namun demikian dewan meminta agar pemprov memaksimal pendapat daerah dari potensi yang belum optimal digarap agar APBD perubahan tidak mengalami defisit.
Isvie pun mengaku jika pihaknya masih sangat optimis bahwa pendapatan daerah masih bisa digenjot untuk menutupi defisit. Proyeksi optimis tersebut didasari oleh asumsi pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 7,7 persen.
“Di Banggar kami semua berharap ada peningkatan pendapatan untuk tahun ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,7 persen. Ada proyeksi kenaikan pendapatan sekitar puluhan miliar rupiah,” jelas Isvie.
Selain itu politisi partai golkar tersebut juga meminta Pemprov NTB untuk memaksimalkan potensi aset daerah yang selama ini masih belum optimal pengelolaannya sehingga belum memberikan kontribusi pendapatan yang optimal. Padahal jika melihat potensi aset yang dimiliki masih memiliki potensi untuk digenjot.
“Sektor pertambangan masih belum bisa push lebih jauh karena kondisi saat ini. Karena itu harapan utama kita bertumpu pada optimalisasi aset daerah dan penerimaan pajak,” ungkap Isvie.
Salah satu aset daerah dengan potensi besar tapi belum dikelola dengan baik adalah Gili terawangan. Isvie meminta tata kelola aset di kawasan Gili Trawangan tersebut perlu segera dibenahi agar lebih produktif. “Aset terbesar kita ada di Gili Trawangan yang sampai saat ini belum terselesaikan,” ujarnya.
Diketahui rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, terdapat sejumlah perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD NTB 2026, terdapat defisit anggaran sekitar Rp369 miliar. (ndi)
