Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, H. Nursalim, menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB masih sehat.

Sebagaimana arahan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal, pendapatan daerah harus disusun secara rasional dan realistis sebelum merencanakan belanja.

- Iklan -

“APBD yang sehat itu ketika pendapatan direncanakan secara realistis, baru setelah itu belanja ditentukan sesuai kemampuan. Jangan sampai belanja didahulukan tanpa melihat kapasitas keuangan daerah, karena itu bisa memicu defisit dan utang,” ungkap Nursalim.

Pendapatan Daerah Jadi Fondasi APBD

Nursalim menekankan bahwa perencanaan pendapatan yang rasional membuat struktur belanja daerah lebih terukur. Dengan pendapatan yang kuat, intervensi program pembangunan juga bisa lebih luas.

“Kalau pendapatan kita realistis, maka belanja pun bisa ditata sesuai skala prioritas. Semakin besar pendapatan, semakin banyak program pembangunan yang bisa dijalankan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pendapatan daerah NTB masih sangat bergantung pada transfer pusat. Lebih dari 60 persen APBD NTB bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan transfer pusat, karena sifatnya mandatori. Dana Alokasi Khusus (DAK) misalnya, sudah ditentukan peruntukannya. Ruang fiskal untuk mendukung visi-misi kepala daerah itu harus diperkuat dari PAD,” jelasnya.

Optimalisasi Aset Daerah untuk Tambah PAD

Untuk meningkatkan PAD, BPKAD mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Nursalim menjelaskan, banyak aset milik daerah yang bisa disewakan, dikerjasamakan, atau bahkan dilepas apabila sudah tidak produktif.

“Kami sedang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Denpasar untuk menilai aset-aset daerah, termasuk kendaraan dinas yang sudah tidak produktif. Kalau biaya perawatannya besar, lebih baik dijual saja agar menjadi tambahan pendapatan,” ujarnya.

Selain aset kendaraan, optimalisasi juga menyasar tanah, bangunan, dan aset strategis lainnya. Nursalim optimistis, dalam dua tahun ke depan upaya ini akan mulai terlihat hasilnya.

“Ini memang tidak bisa instan, tetapi secara bertahap kita lakukan pembenahan. Minimal dua tahun ke depan PAD NTB akan meningkat lebih signifikan,” katanya.

Belanja Daerah Tetap Selektif

Dengan pendapatan yang terbatas, belanja daerah harus dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas. Menurut Nursalim, belanja yang tidak sesuai kebutuhan akan menjadi beban keuangan daerah.

“Kalau belanja terlalu tinggi sementara pendapatan tidak realistis, maka akan menimbulkan risiko utang. Karena itu, belanja daerah ditentukan berdasarkan skala prioritas yang jelas,” terangnya.

Belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Program inovasi dari perangkat daerah juga diharapkan bisa mendorong peningkatan PAD.

Arah APBD NTB ke Depan

Nursalim juga menyebut, nilai APBD NTB sebesar Rp6,3 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar masih berasal dari dana transfer pusat, sementara PAD NTB masih terus didorong.

“Mudah-mudahan ke depan kontribusi PAD semakin meningkat, sehingga kemandirian fiskal daerah juga lebih kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kinerja pengelolaan keuangan NTB terus membaik sejak beberapa tahun terakhir. Dengan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan APBD NTB tidak hanya sehat secara struktur, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita optimis kondisi keuangan daerah tetap bagus, insya Allah semakin membaik. Apalagi dengan pengelolaan aset yang terpetakan dengan baik, NTB punya peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkas Nursalim.(bul)