Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat telah meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di bulan Juli lalu. Sebagai pemacu meningkatkan ekonomi desa, perlu adanya persaingan antar Kopdes dan Pengusaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke NTB, Sabtu, 2 Agustus 2025 kemarin. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan ekonomi desa sangat bergantung pada terciptanya kompetisi sehat di tingkat akar rumput.

- Iklan -

Berdasarkan penuturannya, Koperasi Desa tidak hanya menjadi alat distribusi bantuan, tetapi juga wadah untuk melatih masyarakat agar siap bersaing secara produktif dan transparan.

“Jadi ini kita latih, biar rakyat kita juga ada persaingan, ada kompetisi. Karena tanpa itu enggak maju-maju,” ujar mantan Menteri Perdagangan RI itu.

Menurutnya, persaingan dan kompetisi tidak bisa hadir dengan sendirinya, tetapi harus dibentuk dan dibiasakan melalui sistem dan struktur yang jelas. Salah satunya adalah dengan memperkuat peran Kopdes sebagai instrumen ekonomi desa yang kompetitif, transparan, dan berbasis kinerja.

“Persaingan dan kompetisi itu saling melengkapi. Proses negosiasi, manajemen risiko, hingga cara bertahan itu harus dilatih. Tidak bisa tiba-tiba datang sendiri. Makanya perlu Satgas, pelatihan, dan pembinaan terus menerus,” lanjut Zulhas.

Untuk menentukan nasib Kopdes ke depan, dia mendorong agar para bupati di NTB aktif menggelar forum diskusi mingguan bersama para kepala desa, untuk meningkatkan literasi administrasi dan kemampuan tata kelola.

Sebab, dia menilai banyak kepala desa yang belum paham bagaimana mengelola anggaran dan pelaporan rutin Kopdes secara bertanggung jawab.

“Bukan karena Kopdes bermasalah, tapi bisa jadi Dana Desa sudah habis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masalah administrasi yang harus dibenahi. Maka dialog rutin itu penting untuk meningkatkan pemahaman,” tuturnya.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan, Kopdes kini berperan dalam distribusi bahan pangan melalui program seperti SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Begitupun sebagai pengelola bantuan pemerintah seperti traktor, alat pertanian, hingga operasional pasar.

Menyinggung soal honorarium anggota Kopdes, dia dengan tegas memastikan tidak ada gaji dalam bentuk apapun. Hanya ada pembagian sesuai dengan penghasilan koperasi.

“Kopdes ini nanti sewakan alat pertania, dari situ dapat penghasilan. Tapi tidak ada yang namanya gaji bulanan. Gajiannya berbasis hasil kerja. Jadi kalau untung, ya dihitung berapa untuk desa, berapa untuk operasional,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga menyiapkan skema bantuan tenaga kerja melalui PT Garka yang akan ditempatkan di Kopdes, dengan sistem kinerja berbasis digital. Semua aktivitas Kopdes mulai dari stok barang, penjualan, keuntungan, hingga saldo kas kangsung terhubung ke Bank dilaporkan lewat sistem IT.

“NTB kalau seribu Kopdesnya, ajukan dari PT Garka dua ribu. Nanti ditempatkan di Kopdes, negara yang bayar,” pungkasnya. (era)