Denpasar (ekbisntb.com)-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menyusun neraca sumber daya kelautan (ocean accounting) untuk memetakan potensi ekonomi dan tata kelola kelautan.
“Neraca ini menjadi alat untuk mengetahui seberapa besar sumber daya kelautan yang kita miliki, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu menjadi baik atau tidak baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo di sela forum dialog global soal pembangunan kelautan berkelanjutan di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu 3 Juli 2024.
Untuk menghitung neraca kelautan Indonesia itu, lanjut dia, pemerintah menggandeng lembaga kemitraan Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) yang mengukur dan mengelola kemajuan terkait pembangunan kelautan berkelanjutan.
Penyusunan neraca sumber daya kelautan itu saat ini difokuskan di perairan Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (Matra) di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai model percontohan sebelum diterapkan lebih luas di wilayah kelautan lainnya di Tanah Air.
Pemilihan daerah tersebut, kata dia, mempertimbangkan wilayah itu merupakan kawasan konservasi nasional yang juga menarik pariwisata dan keterkaitannya dengan kepentingan masyarakat lokal.
“Lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa mendapatkan datanya. Data sudah sebagian masuk,” ucapnya.
Victor menambahkan pentingnya menyusun neraca kelautan itu karena saat ini belum terdata kondisi dan valuasi ekonominya.
Selain mendata sumber daya kelautan, dalam penyusunan neraca itu juga mendata proses perizinan terutama berkaitan dengan dampak positif dan negatifnya.
Dengan mengetahui sumber daya kelautan, diharapkan pencurian sumber daya kelautan misalnya penangkapan ikan ilegal hingga kegiatan berdampak buruk, dapat diantisipasi.
“Sebetulnya adalah bagaimana kami bisa menyusun neraca sehingga kami tahu kegiatan-kegiatan di laut yang bisa menghasilkan dampak buruk, itu bisa diantisipasi lebih awal,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Sekretariat GOAP Ben Milligan menambahkan neraca sumber daya kelautan tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan.
Neraca tersebut menyangkut data ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Jadi kami bisa pahami gambaran yang lebih besar dan menentukan keputusan untuk masa depan dan ini luar biasa bekerja sama dengan KKP,” ucapnya.
Rencananya, neraca kelautan Indonesia diluncurkan secara resmi dalam forum dialog global soal pembangunan kelautan berkelanjutan yang dihadiri 60 negara itu pada Jumat 5 Juli 2024 di Sanur.(Ant)
