Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB menegaskan pengadaan mobil listrik dengan skema sewa imbas dari efisiensi anggaran. Meski kebijakan ini beberapa kali menimbulkan kritikan, Pemprov NTB yakin peralihan dari mobil konvensional ke mobil listrik dapat menghemat anggaran hingga Rp5 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB, Yus Harudian Putra menyatakan, dengan skema ini, Pemprov NTB tidak lagi menganggarkan hingga Rp19 miliar hanya untuk pemeliharaan kendaraan. Cukup dengan Rp14 miliar saja, Pemprov sudah bisa menyewa 72 unit mobil listrik. “Tidak perlu lagi menganggarkan untuk pajak kendaraannya,” ujarnya, Senin, 2 Februari 2026.
Dengan peralihan kendaraan listrik di awal tahun ini, kendaraan konvensional yang dimiliki oleh Pemprov NTB masih dikaji pemanfaatannya. Beberapa aset bisa dilelang, menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB.
Rencananya, peralihan kendaraan ke mobil listrik dimulai pada bulan Februari ini. Peralihan dari mobil dinas berbahan bakar fosil ke mobil listrik melalui skema sewa bertahap. Dengan sistem sewa, pemerintah terhindar dari biaya pajak, perpanjangan STNK, bahan bakar, perawatan, hingga belanja kendaraan berulang.
Kebijakan ini sejalan dengan inpres No. 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah. Selain efisiensi anggaran, langkah ini menjadi bagian dari komitmen NTB sebagai pelopor energi baru terbarukan (EBT)-termasuk rencana pemasangan panel surya di seluruh kantor pemerintah.
“Karena semua masuk di komponen biaya sewanya, begitu. Bahwa kalau sekarang kita berbicara konvensional pengadaan yang seperti biasa misalnya, kan kita harus hitung juga penyusutan aset, sekarang kita sudah tidak perlu lagi. Kan ada istilahnya setiap aset yang kita beli kan pasti ada nilai penyusutannya,” jelasnya.
Ia mengatakan, penggunaan kendaraan ini sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi energi baru terbarukan yang ada di NTB. Potensi EBT di NTB 13.563 MW atau 13 GW. Pemprov NTB mengharapkan program baru ini bisa menjadi pelopor dengan konversi kendaraan konvensional ke listrik ini. Sekaligus memaksimalkan potensi EBT yang ada di daerah ini.
“Kita berikhtiar menjadi pelopor untuk memaksimalkan EBT ini. Bertransisi dari kita mulai dari saat ini kendaraan dinas berbahan bakar fosil ke kendaraan dinas yang menggunakan listrik,” katanya.
Selain itu, untuk mendukung kesiapan NTB mendukung mobil listrik sudah tersedia 40 SPKL tersebar di Lombok-Sumbawa. Jumlah ini akan terus bertambah. “Sistem kelistrikan stabil, rasio elektrifikasi lebih dari 95 persen dan cadangan daya 15-20 persen. Harga listrik stabil (Rp310-1.467/kWh), biaya charging lebih hemat (Rp1.444/kWh rumah),” pungkasnya. (era)
