Lombok (ekbisntb.com) – Warga yang tergolong kaya di Lombok Barat (lobar) diduga masih menerima bantuan sosial (bansos). Kendati diketahui memiliki rumah dua lantai dan mobil, ironisnya ia tetap masuk data penerima mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Di lapangan DTSEN ini masih rancu, karena banyak warga yang tak layak masuk penerima bantuan sebaliknya warga yang berhak justru tidak menerima bantuan.

Temuan warga kaya menerima bantuan itu terjadi di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada. Kades Dasan Tereng Purwanto mengakui dari hasil pengecekan, DTSEN ditemukan masih rancu. Warga dikelompokkan menjadi Desil 1, 2, 3 sampai 10. Pihak desa belum bisa mengusulkan untuk perubahan data warga yang masuk Desil tersebut. Sementara penentuan warga masuk Desil tersebut dilakukan oleh pusat.

- Iklan -

 “Kami temukan masih banyak yang Desil 1 sampai 5, dikategorikan tidak mampu. Tapi tidak menerima bantuan. Sebaliknya, Desil 6 sampai 10 itu kan tergolong sudah mampu. Tapi nyatanya temuan kami, hasil pengecekan banyak sekali warga di Desil ini justru mendapatkan bantuan,” kata dia, kemarin.

Temuan itupun mengindikasikan bahwa DTSN ini masih rancu dan bermasalah sehingga perlu dibenahi.  Untuk meminimalisir persoalan ini, tentu harus dilakukan pendataan ulang. Dulu untuk mengeluarkan penerima bantuan yang salah sasaran, seperti PKH dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). “Tapi ada surat edaran, sekarang tidak boleh lagi Musdes untuk mengeluarkan Anggota PKH yang dianggap mampu,” jelasnya.

Saat ini kewenangannya di pendamping PKH. Akan tetapi, pendamping PKH sendiri tidak berani mengeluarkan warga.

“Padahal warga yang mampu ini ada yang punya mobil tiga, rumahnya bertingkat, dia yang dapat. Dan ndak keluar-keluar (dari penerima bantuan),” ujarnya heran.

Diakuinya warga mampu ini ada di desanya, menerima bantuan beras dan bansos PKH. Pihaknya melalui kepala dusun pun sudah melakukan upaya pendekatan dan mengingatkan ke warga agar tidak menerima bantuan, karena tidak layak. Akan tetapi warga menjawab, bahwa bantuan itu diberikan ke negara. Sehingga kesannya di tengah masyarakat, selalu merasa senang dan ingin menerima bantuan itu walaupun sebenarnya tidak layak.

Ditanya berapa jumlah warga yang tak layak tetap menerima bantuan ini, pihaknya belum bisa memilah, sebab DTSN ini belum diberikan datanya secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan pengecekan satu per satu. Persoalan lain, ketika pihaknya ingin mengusulkan warga yang seharusnya di Desil 6-10 atau tergolong mampu belum bisa dilakukan desa. Di desanya sendiri, terdapat pengurangan bantuan beras yang lumayan signifikan. Tahun ini jumlah penerima mencapai 426 KK,  berkurang sekitar 309 KK, dari tahun lalu sebanyak 735 KK.

Selain itu, masih banyak ditemukan data penerima yang tidak tepat sasaran.  Pemdes pun meminta agar pemerintah melakukan pembenahan data secara menyeluruh agar meminimalisir penerima yang bermasalah. “Tahun ini penerima bantuan beras sebanyak 426 KK,  berkurang sekitar 309 KK, dari tahun lalu sebanyak 735 KK “sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lobar H. Lalu Winengan menerangkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan semua kades membahas masalah data ini. Pihaknya mengumpulkan semua kepala desa untuk mengajak bersama-sama validasi data.

Dari komitmen bersama dengan para kades, sama-sama untuk memperbaiki data tersebut. “Datanya ada di kami, silakan kalau ada data (warga) miskin belum menerima bantuan, tinggal laporkan nanti kami laporkan (usulkan diaktifkan),”kata dia, kemarin.

Semua data bansos diverifikasi dan validasi, baik itu bansos beras, PKH, BPNT maupun PBI JKN yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Ia diperintahkan oleh Bupati Lobar untuk melakukan verifikasi menyeluruh agar datanya valid.

Dalam verifikasi data ini, lanjut dia, desa dilibatkan. Pendataan ini, kata dia, Pemkab melalui SDM PKH selalu melibatkan desa, sehingga data inipun tidak ujuk-ujuk muncul dari pusat. “Tapi kadangkala pihak desa juga ada yang mengimput data (warga) yang mampu, keluarganya, itu saja yang jadi masalah di desa,” ungkapnya. Yang banyak terjadi di desa, lanjut dia, warga keberatan karena itu-itu saja warga yang mendapatkan bantuan. (her)