Lombok(ekbisntb.com) -Pemprov NTB dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap manajemen pendakian Gunung Rinjani. Evaluasi ini meliputi aspek asuransi, lisensi pemandu wisata, fasilitas pendakian, hingga prosedur keselamatan. Bahkan, belum lama ini dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan juga TNGR mengenai upaya perbaikan terhadap manajemen pendakian ke Gunung Rinjani.
“Beberapa hal menjadi atensi serius kami, terutama terkait klaim asuransi yang prosesnya terlalu lama. Di Gunung Rinjani ada kasus klaim asuransi yang baru cair setelah enam bulan. Padahal di lapangan banyak relawan dan tim rescue lokal yang aktif membantu, tetapi mereka kelelahan karena dukungan jaminan tidak segera turun,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., usai menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Kantor Gubernur NTB, Selasa (1/7).
Ia menambahkan, persoalan lain yang juga krusial adalah soal legalitas pemandu wisata (guide) dan tracking organizer (TO). Saat ini terdapat sekitar 600 guide yang beroperasi, namun hanya 300 yang mengantongi sertifikat resmi.
“Artinya 50 persen dari mereka tidak punya sertifikat. Ini menjadi sangat riskan. Jika ada insiden, pasti dipertanyakan legalitasnya. Maka ini akan kami dorong untuk segera ditertibkan,” tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB tersebut.
Menurutnya, sertifikasi menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) dan harus difasilitasi lebih maksimal. Pemprov NTB siap berkolaborasi untuk mendukung pelatihan dan pembekalan terhadap para pelaku wisata.
Faozal juga menyoroti belum adanya safety briefing yang terstandarisasi bagi pendaki sebelum memulai perjalanan. “Tidak semua orang tahu kondisi medan Rinjani. Briefing keselamatan wajib diberikan, ini menjadi bagian dari SOP yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
Soal kuota pendakian, peralatan keselamatan, dan keberadaan rambu-rambu juga masuk dalam daftar evaluasi. Pemprov NTB berharap ke depan tidak ada lagi kasus pendaki yang tersesat akibat minimnya penanda jalur.
“Kemarin kita sudah mulai langkah awal penataan manajemen trekking di Taman Nasional Gunung Rinjani. Semua aspek sedang kami telaah bersama TNGR,” jelas Faozal.
Hal senada disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ir. Ahmadi SP-1. Diakuinya, persoalan pendakian ke Gunung Rinjani masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikoreksi. Hal ini penting dilakukan untuk perbaikan pendakian ke Gunung Rinjani di masa mendatang.
Menurutnya, jalur atau trek pendakian masih harus diperbaiki. Begitu juga dari sisi standar keselamatan para pendaki harus dilakukan, sehingga tidak ada lagi kasus pendaki yang meninggal, karena tidak mendapatkan pertolongan segera. (ham)
