Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU, telah mengantongi sertifikat CSIRT (Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sertifikasi ini menjadi bentuk pengakuan bahwa sistem informasi organisasi lingkup Pemda KLU yang dikelola Dinas Kominfo, memiliki kemampuan yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan merespons kejadian keamanan siber.
Kepala Dinas Kominfo KLU, Haerul Anwar, S.Kom., Minggu 1 Juni 2025, mengungkapkan sertifikasi keamanan siber telah didapat oleh tiga Pemda di NTB, meliputi, Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Pemda KLU.
“Alhamdulillah, kita di KLU sudah punya sertifikat CSIRT yang dikeluarkan oleh BSSN. Apabila terdapat serangan siber, Tim CSIRT kita akan memberi respons cepat kepada BSSN,” ungkap Anwar.
Ia menjelaskan, sertifikasi CSIRT dari BSSN berfungsi untuk menjamin bahwa organisasi yang bersertifikat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani insiden keamanan siber. Ini adalah bukti bahwa tim CSIRT telah mengikuti standar yang ditetapkan oleh BSSN dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keamanan siber organisasi Pemda KLU.
Tim CSIRT, kata dia, bekerja melalui monitor tampilan visual yang menampilkan data penting dalam format yang mudah dipahami. Dashboard digunakan untuk memantau, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan meliputi grafik, bagan, tabel dan angka-angka lalu lintas akses pada sistem milik Pemda.
“Jika ada insiden, visual akan menampilkan peringatan untuk selanjutnya Tim IT akan memberi notifikasi ke pusat server yang ada di pusat data nasional,” terangnya.
Menurut Anwar, CSIRT BSSN yang diperoleh Pemda KLU tidak lepas dari insiden yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Di mana, website JDIH KLU pernah ditembus oleh penyusup. Akibat, BSSN melakukan audit forensik atas informasi dan data yang ada.
“Salah satu sebab bisa di-hack karena fitur tidak pernah di-update. Oleh karena itu, kita akan siapkan Perbup Keamanan Digital agar bagaimana pemilik informasi (OPD dan Pemdes) konsisten melakukan perbaruan fitur. Sedikitnya ada sekitar 70-an web dan aplikasi Pemda yang harus kita awasi, belum termasuk website pemerintah desa,” sambungnya.
Anwar berharap, kinerja jajaran OPD Kominfo yang dipimpinya dapat menjamin keamanan informasi dan data yang dimiliki pemerintah daerah. Mengingat, perkembangan digital saat ini menekankan lebih banyak pelayanan ke masyarakat terhubung melalui akses virtual (online). “CSIRT ini kita harapkan memberi kepercayaan kepada stakeholder, bahwa organisasi Pemda Lombok Utara memiliki kemampuan keamanan siber yang baik,” tandasnya. (ari)
