KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, menegaskan kemiskinan di NTB tidak bisa diukur hanya berdasarkan kepemilikan rumah. Walaupun data kekurangan rumah di NTB masih cukup tinggi.
Menurut Wahyudin, data kepemilikan rumah, seperti rumah sendiri, sewa, atau gratis, memang bisa menjadi indikator. Namun, tidak semua orang yang tidak memiliki rumah tergolong miskin.
“Bisa saja seseorang yang menyewa rumah karena baru menikah dan belum ingin tinggal bersama orang tua, dan mereka memiliki penghasilan yang cukup,” jelas Wahyudin pekan kemarin.
Ia mencontohkan, banyak orang yang tidak memiliki rumah tetapi memiliki penghasilan yang baik.
“Misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah, mereka tidak bisa dikategorikan miskin hanya karena tidak memiliki rumah,” ujarnya.
Wahyudin menambahkan, indikator kemiskinan yang lebih tepat adalah dilihat dari pengeluaran makanan dan non-makanan. “Pengeluaran non-makanan ini termasuk perumahan,” terangnya.
Ia mengakui, masih banyak orang di NTB yang termasuk miskin, walaupun mereka memiliki rumah.
“Misalnya, mereka yang tinggal di rumah papan, bedek, atau bambu,” kata Wahyudin. “Kemiskinan di NTB saat ini mencapai 13,82 persen,” tambahnya.(bul)
