Menteri UMKM: Revitalisasi Pasar Dorong Kenaikan Rasio Wirausaha
Bali (ekbisntb.com) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan program revitalisasi pasar diharapkan dapat mendorong rasio wirausaha di Indonesia.
Maman mengatakan rasio wirausaha nasional Indonesia masih berada di angka 3,47 persen per Oktober 2024. Dengan revitalisasi pasar, kata Maman, masyarakat akan memiliki daya tarik untuk terjun...
Evi : Kawal Percepatan Data Petani dan UMKM NTB yang Akan Dihapus Hutangnya
Lombok (ekbisntb.com) - Presiden Prabowo menerbitkan kebijakan menghapus piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya dengan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024.
Kebijakan pemerintan baru...
Siap Awasi Penghapusan Utang UMKM
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghapusan utang pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tertentu di Indonesia. Kebijakan penghapusan utang UMKM ini dinilai sebagai langkah yang cukup bagus oleh pemerintah dalam membangkitkan usaha yang sebelumnya terkenda pembayaran utang.
Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite IV asal...
Tembus Puluhan Miliar
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan serta UMKM lainnya. Sejauh ini belum ada tindaklanjut berupa aturan dari pemerintah pusat yang turun ke daerah.
Namun menurut...
Diskop UKM NTB Tunggu Juklak Juknis PP Penghapusan Utang UMKM
Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan pihaknya kini menunggu bagaimana petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis terkait dengan pemutihan piutang macet UMKM.
“Tindak lanjut dari PP belum ada, jadi kalau kami di pemerintah itu setelah ada PP nanti ada turunannya....