Tag: Rokok Ilegal
Peredaran 200.031 Batang Rokok Ilegal Digagalkan di Poto Tano
Sumbawa Besar (ekbisntb.com) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya Pabean C Sumbawa, menggagalkan upaya peredaran 200.031 batang rokok ilegal yang dikemas dalam beberapa dus karton. Bea Cuka menggagalkan peredaran rokok ilegal itu saat melalui jalur darat di Pelabuhan Poto Tano, Minggu (7/6/2026)."Jadi, total nilai barang...
Aparat Gabungan di KSB Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal
Taliwang (ekbisntb.com) - Program razia gabungan aparat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bea Cukai, Kejaksaan, TNI dan kepolisian terhadap peredaran rokok/tembakau dan cukai ilegal tahun 2025 ini berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal.
Sepanjang tahu 2025 ini terdapat 15 kali kegiatan razia gabungan...
Operasi Gabungan Rokok Ilegal, Satgas DBHCHT Sita Ribuan Batang
Lombok (ekbisntb.com) - Satuan Tugas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali menggelar operasi pasar gabungan untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal. Operasi dilakukan berturut-turut, Selasa, Rabu (29-30/7) di wilayah Kecamatan Tanjung dan Gangga. Pada operasi tersebut, Satgas menyita ribuan batang rokok ilegal berbagai merk.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja...
Terancam Bubar, APHT Kalah Saing dengan Rokok Ilegal
Lombok (ekbisntb.com) –Pemprov NTB meminta Direktur Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT), Paok Motong, Lombok Timur untuk segera konsultasi masalah industri rokok tersebut ke Pemprov NTB. Hal ini menyusul beredarnya isu industri tersebut terancam bubar karena kalah saing dengan rokok ilegal.
Pj Sekda NTB, H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos.M.Si memastikan APHT tidak...
Satpol PP NTB Prioritaskan Pencegahan dan Solusi dalam Penegakan Perda, Sasar Hulu Peredaran Rokok...
Lombok (ekbisntb.com) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan preventif dan mencari solusi dalam setiap tindakan penegakan peraturan daerah (Perda). Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif tanpa merugikan masyarakat kecil.
Kasat Pol PP NTB, Dr. H. Fathul...




