Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram memastikan anggaran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu telah disiapkan. Namun, sebelum dicairkan, pemerintah masih melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para PPPK paruh waktu melalui organisasi perangkat daerah (OPD) tempat mereka bertugas.Sekretaris Daerah Kota Mataram, H....

Praya (ekbisntb.com) - Ratusan Pegawai Pemerintah Pemerintah dengan Kerja (PPPK) paruh waktu perwakilan tenaga kesehatan (nakes) dari hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar aksi demontrasi di gedung DPRD Loteng, pada Jumat (17/4/2026). Aksi demontrasi tersebut dilakukan sebagai lanjutan dari dengar pendapat atau hearing di tempat yang...

Giri Menang (suarantb.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) tidak melakukan pemotongan zakat dari gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Pemkab Lobar menilai gaji yang diterima PPPK Paruh Waktu masih kecil. Selain itu, dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lobar, PPPK Paruh Waktu tidak masuk dalam daftar wajib...

Giri Menang (ekbisntb.com) – Harapan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lombok Barat (Lobar) akan kesejahteraan setelah perubahan status kepegawaian tampaknya masih jauh dari harapan. Sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar hanya menganggarkan gaji pokok untuk ribuan PPPK Paruh Waktu, tanpa adanya tunjangan maupun uang pensiunan. Bahkan besaran...

Praya (suarantb.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk membayar upah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu selama tahun 2026 ini. Hanya saja, anggaran yang tersedia baru sekitar Rp9 miliar. Pemkab Loteng masih kekurangan sekitar Rp7 miliar untuk menutupi...