KENAIKAN tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen memang telah dibatalkan oleh pemerintah, kecuali untuk barang-barang mewah atau barang tertentu. Namun di lapangan, ada kesimpang siuran informasi soal kenaikan PPN ini, sehingga kondisi tersebut dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Anggota Komisi III DPRD NTB M. Nashib Ikroman mengatakan, pemerintah sebaiknya bertindak...

PEMERINTAH telah memutuskan untuk tidak menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada sejumlah barang dan jasa. Keputusan ini mendapat sambutan positif dari para pengusaha, termasuk pengusaha di Provinsi  NTB. Penundaan ini dianggap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini. Ketua Ikatan Pengusaha...

DEKAN Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al Azhar (Unizar), Muhammad Sayuti, SE., MM., menyebutkan kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak begitu mempengaruhi perekonomian daerah NTB. Pasalnya, jika melihat kondisi ekonomi masyarakat, kurang dari 10 persen masyarakat NTB yang menggunakan barang mewah. “Tidak terlalu besar pengaruhnya karena tidak terlalu banyak kegiatan...

Pemerintah membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, terkecuali untuk item-item tertentu. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN - tetap bebas PPN (atau PPN 0%) - sesuai PP 49/2022. Namun, ada beberapa produk disebut sudah naik,...

PEMERINTAH batal memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan MinyaKita, seiring dengan tarif 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah. Sebelumnya, Pemerintah berencana menanggung PPN 1 persen untuk tiga komoditas tersebut bila tarif PPN 12 persen berlaku...