Serang (ekbisntb.com) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berdampak pada harga pupuk. "Ya pasti kena pajak ya harganya naik, ini kita urus setelah ini. Dan kita akan maraton terus. Kalau enggak ada PPN ya enggak naik,...

PEMBERLAKUAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah mendapat tanggapan mantan Bupati Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan. Mantan Rektor Universitas Gunung Rinjani itu menilai pemerintah hanya mengelak dengan kebijakan kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah. Faktanya,  khusus untuk pajak barang...

KENAIKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen resmi diberlakukan Presiden Prabowo Subianto, per 1 Januari 2025. Meskipun awalnya disebut hanya untuk barang mewah, namun di lapangan banyak transaksi pembelian, termasuk barang kebutuhan sehari-hari yang alami kenaikan. Hal itu mencuat ke permukaan, selain viral di media sosial juga dalam pengaduan...

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan petunjuk teknis pembuatan faktur pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membahas soal masa transisi hingga kelebihan pemungutan PPN. "Untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tanggal 3 Januari 2025," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan...

KENAIKAN tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen memang telah dibatalkan oleh pemerintah, kecuali untuk barang-barang mewah atau barang tertentu. Namun di lapangan, ada kesimpang siuran informasi soal kenaikan PPN ini, sehingga kondisi tersebut dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Anggota Komisi III DPRD NTB M. Nashib Ikroman mengatakan, pemerintah sebaiknya bertindak...