Mataram (ekbisntb.com) – Dua pengembang perumahan di Kota Mataram, akan menyerahkan prasarana sarana dan utilitas kepada Pemerintah Kota Mataram. Penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan hasil pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri menyebutkan, dari 41 pengembang perumahan baru dua...

Mataram (ekbisntb.com) - Karyawan perumahan PT. Royal Property mencabut spanduk peringatan yang dipasang Komisi Pemberantasan Korupsi pada, Rabu 12 Juni 2024.Pantauan ekbisntb.com, tim dari KPK bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, bergerak mulai pukul 14.40 WITA. Tim Korsup KPK menuju pengembang perumahan...

Mataram (ekbisntb.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, akan memasang plang peringatan 41 perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah. Tindakan tegas itu sebagai bentuk peringatan bagi pengembang agar mentaati aturan. 41 perumahan itu tersebar di dua kecamatan dan empat kelurahan. Di Kelurahan Mandalika yakni, Perumahan Taman Mandalika, Ponix...

Giri Menang (Ekbis NTB) - Berdasarkan data Dinas Pertanian Lombok Barat, luas lahan yang terpakai untuk pembangunan perumahan maupun infrastruktur publik lainnya mencapai rata-rata 120 hektar lebih. Angka ini meningkat berkali-kali lipat dibanding beberapa tahun sebelumnya yang berkisar antara 20-30 hektar per tahun.Tingginya alih fungsi lahan ini pun berupaya...

LOMBOK Barat (Lobar) menjadi magnet bagi pengembang dalam membangun perumahan. Strategisnya lokasi wilayah Lobar yang dekat dengan pusat pemerintahan, baik Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar serta instansi vertikal, TNI/Polri menjadikan lahan pertanian produktif di Lobar banyak berubah jadi kompleks perumahan atau perkantoran.   Berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Lobar,...