Evaluasi APBD Perubahan 2026 Kabupaten/Kota Masih Proses di Biro Hukum
Mataram (Ekbis NTB) - Eksekusi anggaran di sejumlah kabupaten/kota di NTB terhambat imbas evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 belum tuntas. Saat ini, evaluasi itu masih pada proses penomoran di Biro Hukum dan HAM Setda NTB.Asisten III Setda NTB, Eva Dewiyani...
Calo Calon PMI Akan Diproses Hukum
Lombok (ekbisntb.com) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penataan mendasar dalam tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini mencakup penguatan sistem penunjang serta digitalisasi dalam ekosistem perlindungan PMI.
Dalam upaya meningkatkan layanan bagi PMI, pemerintah telah mengembangkan Sisko P2MI,...
Menteri PPMI : Yang Mempermainkan PMI Akan Kami Cari dan Tegakkan Hukum
Lombok (ekbisntb.com) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Abdul Kadir menjelaskan strategi pemerintah untuk meningkatkan layanan bagi PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun setelah purna tugas.
“NTB dipilih sebagai proyek percontohan, mengingat...
LPS dan Polri Perkuat Upaya Penegakan Hukum Terkait Penanganan Bank
Bali (ekbisntb.com) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait tugas, fungsi, dan wewenang LPS kepada jajaran Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Polda Bali.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh LPS setiap tahunnya dengan tempat yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia untuk...
AHY Minta PPAT Bekerja dengan Integritas Hadirkan Kepastian Hukum
Jakarta (ekbisntb.com)-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bekerja secara profesional dan memiliki kapasitas dan integritas guna menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan AHY saat mengukuhkan 667 orang sebagai Pengurus Pusat Ikatan Pejabat...




