spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikDPRD

Tag: DPRD

Beras Porang Lebih Layak,Komisi III DPRD KLU Dorong Hilirisasi Industri Komoditas Pangan Lokal

Lombok (ekbisntb.com)Komisi III DPRD Lombok Utara mengingatkan Pemda Lombok Utara agar tidak salah fokus dalam mendukung hilirisasi industri produk pangan lokal. Porang, jagung, kopi, kakao diklaim lebih layak mendapat dukungan pabrikasi industri dibandingkan komoditas lain. "Kita baca diberita, tahun 2026 komoditas baru seperti kacang Sacha Inchi dapat dukungan kebijakan dari...

DPRD NTB Desak Angkasa Pura I Audit dan Ganti Pengelola Parkir Bandara Lombok

Lombok (ekbisntb.com) - Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, angkat bicara keras menanggapi keluhan masyarakat terkait dugaan praktik tarif parkir tidak wajar di Bandara Internasional Lombok. Ia menyebut persoalan ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi sudah masuk kategori kriminal dan harus segera diusut tuntas. "Ini bukan lagi soal keluhan...

DPRD NTB Minta ITDC Rangkul dan Bina UMKM Lokal di Tanjung Aan

Lombok (ekbisntb.com) — Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Arif Rahman Hakim, meminta PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk merangkul dan membina pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang beraktivitas di kawasan Pantai Tanjung Aan, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Permintaan tersebut...

DPRD KSB Dorong Perusahaan MCU di Faskes Pemerintah

Taliwang (ekbisntb.com) - Kalalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mendorong agar perusahaan di daerah dalam melaksanakan medical check-up (MCU) bagi karyawannya memanfaatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Inisiasi ini dicetuskan oleh Badaruddin Duri. Wakil Ketua DPRD KSB itu menyarakan, fasilitas kesehatan yang dimiliki daerah saat ini sudah sangat memadai menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan...

Tertibkan Aset Telantar,  DPRD Dorong Pemda Ajukan Permohonan ke Kementerian

Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Pemda KLU untuk lebih agresif dalam menindaklanjuti keberadaan tanah terlantar yang dikuasai investor. Selain menaikkan pajak berlipat, Pemda dipandang perlu untuk mengambil langkah maju dengan memohonkan status telantar hingga penguasaan atas aset menjadi jelas. Anggota Komisi I DPRD KLU, Raden Nyakradi, Minggu...