26.5 C
Mataram
BerandaTopikDPRD

Tag: DPRD

DPRD dan Pemda KSB Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026

Lombok (ekbisntb.com) - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bersama pemerintah setempat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026. Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) atas dokumen keuangan tersebut oleh ketua DPRD, Kaharuddin Umar dan Bupati, H. Amar Nurmansyah pada...

DPRD Soroti Kapal Tua, Gapasdap Kayangan Tegaskan Operasi Sesuai Aturan

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Kayangan, Umar, menanggapi pernyataan Komisi IV DPRD NTB soal kapal-kapal tua yang beroperasi lintas Kayangan (Lombok Timur) – Poto Tano (Kabupaten Sumbawa barat). Menurutnya, seluruh operator kapal telah mematuhi regulasi yang berlaku. “Soal kategori kapal tua itu sebenarnya...

Tersebar di Pesisir dan Kawasan Hutan, DPRD Dorong MBG Fokus Intervensi Kantong Warga  Miskin Ekstrem

Lombok (ekbisntb.com) - DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) fokus pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di wilayah pesisir dan kawasan hutan beberapa kecamatan. Terdapat 4.990 warga kategori miskin ekstrem yang ada di wilayah tersebut.  Anggota Komisi IV DPRD Lobar H Sahwan menerangkan sesuai data kantong-kantong kemiskinan...

NTB Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, DPRD Imbau Masyarakat Gunakan Jalur Resmi

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menekankan pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan PMI secara menyeluruh, mengingat tingginya jumlah migran kerja dari NTB. Dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan...

DPRD NTB Minta Penataan Jalur dan SOP Pendakian Rinjani Tak Lupakan Kearifan Lokal

Lombok (ekbisntb.com) - Komisi II DPRD NTB mendukung penuh langkah Pemprov NTB bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang akan memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) baru pada pendakian Gunung Rinjani, mulai 11 Agustus 2025. "Prinsipnya, kami mendukung langkah penataan trecking Rinjani, termasuk SOP pendakian yang dibuat. Tentu hal ini tujuannya untuk...