spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikDPRD

Tag: DPRD

Tersebar di Pesisir dan Kawasan Hutan, DPRD Dorong MBG Fokus Intervensi Kantong Warga  Miskin Ekstrem

Lombok (ekbisntb.com) - DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) fokus pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di wilayah pesisir dan kawasan hutan beberapa kecamatan. Terdapat 4.990 warga kategori miskin ekstrem yang ada di wilayah tersebut.  Anggota Komisi IV DPRD Lobar H Sahwan menerangkan sesuai data kantong-kantong kemiskinan...

NTB Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, DPRD Imbau Masyarakat Gunakan Jalur Resmi

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menekankan pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan PMI secara menyeluruh, mengingat tingginya jumlah migran kerja dari NTB. Dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan...

DPRD NTB Minta Penataan Jalur dan SOP Pendakian Rinjani Tak Lupakan Kearifan Lokal

Lombok (ekbisntb.com) - Komisi II DPRD NTB mendukung penuh langkah Pemprov NTB bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang akan memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) baru pada pendakian Gunung Rinjani, mulai 11 Agustus 2025. "Prinsipnya, kami mendukung langkah penataan trecking Rinjani, termasuk SOP pendakian yang dibuat. Tentu hal ini tujuannya untuk...

Berencana Bentuk Perda, Ketua DPRD NTB Dukung IPR dan Koperasi Tambang Rakyat Sekotong

Lombok (ekbisntb.com) - Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH., mendukung adanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan pembentukan koperasi tambang di wilayah NTB, salah satunya di Sekotong Lombok Barat. Bahkan, anggota DPRD NTB merencanakan membentuk peraturan daerah tentang retribusi kaitan dengan pengelolaan tambang rakyat sesuai kewenangan daerah. Ditemui...

Serap PAD, Komisi III DPRD Dorong Bangun Sarpras Pertanian

Lombok (ekbisntb.com) - Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melihat celah potensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup besar. Khususnya di sektor pertanian secara umum. DPRD mendorong Pemda menghadirkan fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung yang memungkinkan untuk ditariknya retribusi ke kas daerah. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi III...