26.5 C
Mataram
BerandaTopikDPR

Tag: DPR

Modal Inti Jamkrida NTB Terpenuhi, Pemprov dan DPR Lapor OJK

Lombok(ekbisntb.com) - Komisi III DPRD Provinsi NTB melaporkan bahwa ekuitas PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) kini telah melampaui ketentuan minimum sebesar Rp50 miliar. Setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal dalam sidang paripurna DPRD NTB pada 14 Januari 2025. Sehingga ekuitas perusahaan meningkat dari Rp39,9 miliar menjadi Rp57,2 miliar. Ketua...

Hindari “Naturalisasi Pangan”

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Dapil NTB 1, Johan Rosihan mengingatkan pemerintah bahwa cita-cita swasembada pangan tidak boleh membuat pemerintah tutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar mengenai pangan khususnya ketergantungan impor pangan. Menurutnya pemerintah harus menghindari terjadinya “Naturalisasi Pangan” demi mencapai swasembada. Artinya komoditas yang berasal dari luar negeri, jangan...

Anggota DPR dan DPD-RI Terpilih dari NTB Harus Perjuangkan Penurunan Harga Tiket Pesawat

Mataram (ekbisntb.com)-Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB dan Asosiasi Travel Agent (Asita) NTB kompak menitipkan pesan perjuangan kepada para anggota DPR-RI dan DPD-RI terpilih yang akan dilantik agar mampu mempejuangkan persoalan krusial, tingginya harga tiket pesawat dari dan ke Lombok.Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum di Mataram, Rabu 17...

Menteri BUMN dan DPR Setuji Rp3 Triliun PMN PLN 2025 Untuk Bangun Kelistrikan Daerah...

Jakarta (ekbisntb.com)-Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun. Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% selaras dengan...

Komisi IX DPR Sebut Sistem KRIS BPJS Kesehatan Miliki Dua Manfaat

Jakarta (Ekbis NTB) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rahmad Handoyo menyebut setidaknya ada dua dampak positif dari Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diusung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Saya kira ada dua hal positifnya. Pertama, tentu dengan adanya pelayanan kelas standar peningkatan...