HomeTagsBupati Lobar

Tag: Bupati Lobar

Kumpulkan 10 Bupati/Wali Kota, Gubernur Ingatkan OTT Bupati Lobar Jadi Pembelajaran

Mataram ( EKBIS NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, mengumpulkan 10 bupati/wali kota se NTB pada Jumat (24/7/2026).Dalam pertemuan itu, Gubernur Iqbal mengaku membahas berbagai hal. Salah satunya berkaitan dengan isu yang sedang viral sekarang mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Lombok...

Warga Tagih Komitmen Bupati Lobar Tindak Tegas Kafe Ilegal

Giri Menang (ekbisntb.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) dinilai melakukan pembiaran terhadap maraknya aktivitas kafe ilegal di sejumlah wilayah. Komitmen Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini untuk menindak tegas kafe-kafe ilegal pun ditagih masyarakat, menyusul belum adanya hasil nyata dari komitmen Bupati tersebut. Malah, kondisi saat ini...

Bupati Lobar Berhasil Lobi Pembangunan Pasar Modern Gerung

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pembangunan pasar modern Gerung Lombok Barat (Lobar) mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pedagangan RI. Kepastian ini diperoleh dari hasil lobi langsung yang dilakukan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) ke kementerian terkait. Saat ini, sebagai kesiapan Pemkab melelang dokumen perencanaan...

Tanpa Tunjangan dan Pensiunan, Bupati Lobar Pertimbangkan Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu

Giri Menang (ekbisntb.com) – Harapan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lombok Barat (Lobar) akan kesejahteraan setelah perubahan status kepegawaian tampaknya masih jauh dari harapan. Sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar hanya menganggarkan gaji pokok untuk ribuan PPPK Paruh Waktu, tanpa adanya tunjangan maupun uang pensiunan. Bahkan besaran...

Bupati Lobar Bakal Protes Jika Gaji PPPK MBG Dibebankan ke Daerah

Giri Menang (ekbisntb.com) - Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan, terkait pengangkatan pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya sendiri mendukung kebijakan ini. Namun pihaknya akan memprotes jika urusan gaji mereka dibebankan ke...