spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikBUMD

Tag: BUMD

BUMD Butuh Tambahan Modal Agar Terhindar dari Kolaps

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Selaparang Energi, Selaparang Finansial, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PT Selaparang Agro. Dari keempat BUMD tersebut, satu perusahaan mengalami kesulitan finansial dan membutuhkan tambahan modal agar terhindar dari kolaps. Hal tersebut disampaikan oleh...

Pj Gubernur NTB Membantah Usulan Komisaris BUMD NTB Adalah Bagi-bagi Jabatan

Lombok (ekbisntb.com) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mayjen Purnawirawan Hassanudin membantah bagi-bagi jabatan terhadap usulan komisaris BUMD di akhir masa jabatannya kepada empat pejabat tinggi di NTB. Usulan empat pejabat aktif, yaitu Sekretaris Daerah NTB sebagaimana petikan surat yang ditandatangani langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin, pada 30...

Lalu Iqbal Akan Lakukan Pembenahan BUMD NTB

Lombok(ekbisntb.com) - Gubernur terpilih, Dr. Lalu. Muhammad Iqbal merencanakan akan melakukan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB. Hal ini disampaikan Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini kepada Ekbis NTB, Kamis, 13 Februari 2025, via WA. Menanggapi pemberitaan beberapa pejabat di Pemprov NTB yang namanya diusulkan sebagai calon...

DPRD NTB Setujui Penyertaan Modal Aset Untuk Dua BUMD

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida NTB Sayariah (Perseroda) dan PT BPR NTB (Perseroda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi di Mataram, Rabu, mengungkapkan penyusunan Ranperda tentang...

Jadi Beban Pemda, Kemendagri Minta BUMD ‘’Sakit’’ Dibubarkan

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak terus menjadi beban pemerintah daerah. Setiap tahun BUMD dialokasikan anggaran pada APBD, namun operasional BUMD justru semakin merugikan pemerintah daerah. Terhadap BUMD yang selalu membebani daerah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal (Itjen)...