26.5 C
Mataram
BerandaTopikBansos

Tag: Bansos

Politisi PDIP Kritisi Pemkab Lotim Kucurkan Bansos Rp40 Miliar di Tengah Efisiensi

Lombok (ekbisntb.com) – Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp40 miliar di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi sorotan, mengingat situasi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada sekitar 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan oleh pemerintahan baru Bupati Haerul...

Dinsos dan BPS NTB Koordinasi Bahas Data Penerima Bansos Tepat Sasaran

Lombok (ekbisntb.com) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB melakukan koordinasi bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Koordinasi digelar guna membahas persiapan pelatihan bagi Pendamping SDM PKH terkait Ground Chek (GC) Data. "Kami lakukan koordinasi dengan BPS NTB untuk kepentingan data masyarakat NTB. Termasuk data masyarakat miskin," ujar Kepala Dinsos...

Bansos Disebut Berkontribusi Turunkan Kemiskinan di Dompu

Dompu (ekbisntb.com) - Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu mengalami penurunan hampir 1 persen, dari 34.310 jiwa atau 12,52 persen di tahun 2023 menjadi 32.080 jiwa atau 11,59 persen di tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu tahun 2025. Penurunan angka kemiskinan Dompu juga terlihat dari Data Terpadu Kesejahteraan...

Butuh Langkah Mitigasi

PEMERINTAH pusat telah menghentikan sementara penyaluran beras bantuan pangan atau SPHP untuk 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Februari ini, termasuk warga NTB. Karena itulah anggota Komisi IV DPR RI H.Johan Rosihan menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan kebijakan ini agar menjadi atensi pemerintah. Johan mengatakan, penghentian sementara bansos beras...

Pemda Ikuti Kebijakan Pusat

BANSOS Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan pangan (bapang) sejumlah 10 Kg per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dihentikan sementara oleh pemerintah pusat. Alasannya, anggaran sebesar Rp16,6 triliun di APBN akan dialihkan untuk penyerapan beras dalam negeri yang dilakukan oleh Bulog. Terkait dengan kebijakan pemerintah...