Mataram (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah antisipatif pengendalian inflasi daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan edukasi konsumsi pangan alternatif. Langkah ini diintegrasikan dalam perhelatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 yang mengusung tema SIGAP PANGAN (Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB), bertempat di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah pada 20–21 Oktober 2026.
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K Pamungkas, menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2026, inflasi NTB tercatat sebesar 4,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), naik dari bulan sebelumnya yang berada di angka 4,03 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat 0,36 persen, yang utamanya dipicu oleh kenaikan harga komoditas cabai rawit dan tomat.
“Gerakan Pangan Murah ini kita upayakan menghadirkan komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penyebab inflasi di NTB, seperti cabai dan tomat. Mudah-mudahan dengan adanya GPM ini, harga komoditas tersebut bisa lebih terkendali,” ujar Hario, Rabu (21/10/2026).
Strategi GPM dan Diversifikasi Pangan Alternatif
Sebagai instrumen jangka pendek, GPM dihadirkan untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat di tengah peningkatan konsumsi menjelang akhir tahun. GPM ini disinergikan pula dengan program sosial seperti Sigap Wakaf, di mana masyarakat dapat berwakaf Rp10.000 untuk memperoleh 1 liter minyak goreng.
Tidak hanya mengandalkan pasar murah, BI NTB bersama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) turut mendorong perubahan pola konsumsi melalui lomba memasak berbahan dasar ikan budidaya atau ikan air tawar. Langkah ini diambil mengingat komoditas ikan laut kerap menjadi penyumbang tekanan inflasi, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa. Melalui sosialisasi ini, masyarakat didorong memanfaatkan sumber protein alternatif seperti ikan darat, daging ayam, maupun daging sapi.
“Melalui edukasi ini, mudah-mudahan konsumsi pangan alternatif bisa meningkat sehingga tekanan permintaan terhadap komoditas yang selama ini menjadi penyebab inflasi dapat dikurangi,” jelas Hario.
Empat Agenda Utama dan Sinergi 4K
Mewakili Gubernur NTB, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, menegaskan bahwa prestasi fundamental ekonomi NTB yang tumbuh 7,41 persen pada triwulan kedua 2026 harus diiringi dengan stabilitas harga yang nyata dirasakan masyarakat. Mengacu pada arahan Gubernur, TPID provinsi dan kabupaten/kota diminta fokus menjalankan empat agenda strategis:
- Memperkuat produksi dan produktivitas pangan lokal melalui akses benih unggul, pupuk, dan teknologi.
- Memperkuat kerja sama antar-daerah untuk menghubungkan wilayah surplus dan defisit secara konkret.
- Mempercepat hilirisasi pangan guna memberikan nilai tambah dan memperluas akses pasar produk lokal.
- Memperkuat tata kelola inflasi berbasis 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Potensi Lumbung Pangan dan Tantangan Lapangan
Dari sisi daerah penyangga, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, memaparkan bahwa wilayahnya memiliki 450.000 hektar lahan basah dengan produksi gabah kering mencapai 450.000 ton—jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,2 juta penduduk Lombok Tengah dan menjadi penyuplai pangan nasional.
Kendati demikian, Bupati Lombok Tengah juga menyoroti tantangan regulasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang turut mencakup area perbukitan dan berdampak pada investasi pariwisata. Di tengah tantangan tersebut, sektor pertanian Lombok Tengah justru kian bergeliat berkat uji coba varietas benih padi unggul Gamagora temuan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi mencapai 10 hingga 11 ton per hektar.
Antisipasi El Niño dan Penguatan Sektor Hulu-Hilir
Sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi gangguan cuaca dan ancaman fenomena El Niño pada 2027, Bank Indonesia turut menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian berupa pompa air dan greenhouse kepada kelompok tani.
Hario menegaskan bahwa stabilitas ekonomi adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan. Melalui momentum GPIPS 2026 dan sinergi SIGAP PANGAN, kolaborasi lintas pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah secara menyeluruh—tidak hanya meredam gejolak harga jangka pendek, tetapi juga mengakselerasi hilirisasi dan kesejahteraan petani di NTB. (fan)
