Mataram (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Nusa Tenggara Barat membangun sinergi dengan Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pelaku UMKM dan pedagang pasar tradisional.
Salah satu komitmen kerja sama antar pihak yang adalah mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran guna meminimalisir risiko peredaran uang palsu serta meningkatkan keamanan transaksi.
Komitmen kerjasama para pihak ini mengemuka dalam kunjungan jajaran DPD PIM NTB ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Selasa (9/6/2026). Rombongan yang dipimpin Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH., diterima langsung dan disambut hangat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, termasuk tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PIM yang digelar bulan lalu di Jakarta. Pada kegiatan nasional tersebut, Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber yang memberikan pemaparan mengenai penguatan sistem pembayaran digital dan inklusi keuangan.
Ketua PIM NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi, mengatakan hasil Rakernas menjadi pijakan bagi organisasi yang dipimpinnya untuk memperluas edukasi penggunaan transaksi digital kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya perempuan pelaku usaha dan pedagang pasar.
Menurutnya, potensi peredaran uang palsu di sejumlah pasar tradisional menjadi salah satu alasan penting untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS.
“Dalam Rakernas DPP PIM di Jakarta, Bank Indonesia mendorong penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Karena itu kami berharap dapat di Nusa Tenggara Barat juga terjalin kerja sama dengan Bank Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada UMKM dan pedagang pasar agar memanfaatkan QRIS dalam bertransaksi,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan QRIS tidak hanya dapat menekan risiko penipuan melalui uang palsu, tetapi juga memberikan keamanan yang lebih baik bagi para pelaku usaha.
“Kalau pedagang mendapatkan omzet sampai Rp5 juta dalam sehari, tentu cukup berisiko membawa uang tunai dalam jumlah besar saat pulang. Ada risiko kehilangan, pencurian, dan sebagainya. Kalau menggunakan QRIS, hasil transaksi langsung masuk ke rekening sehingga lebih aman,” tambahnya.
Ratu Ganefi mengaku, masih terdapat tantangan dalam mendorong adopsi transaksi digital di kalangan pedagang pasar, terutama bagi mereka yang belum terbiasa mengakses layanan perbankan. Namun, ia optimistis hambatan tersebut dapat diatasi melalui edukasi yang berkelanjutan.
Menurutnya, generasi muda di lingkungan keluarga pedagang dapat menjadi penghubung dalam proses adaptasi teknologi keuangan digital.
“Dengan edukasi yang masif kepada UMKM dan pedagang pasar, lambat laun mereka akan terbiasa. Bisa saja anak-anak atau anggota keluarganya yang sudah memiliki rekening membantu mengakses layanan QRIS untuk mendukung transaksi usaha mereka,” jelasnya.
Selain membahas penguatan literasi keuangan digital, PIM NTB juga menyampaikan sejumlah agenda organisasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah kegiatan Perempuan Berkebaya Nasional yang menjadi program tahunan organisasi tersebut dan akan disiarkan secara nasional.
Menurut Ratu Ganefi, kegiatan dimaksud memiliki nilai strategis dalam upaya pelestarian budaya bangsa, terlebih setelah kebaya resmi diakui sebagai warisan budaya Indonesia di tingkat internasional.
“Kami juga menyampaikan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia, bahwa PIM memiliki sejumlah agenda nasional, termasuk Perempuan Berkebaya Nasional. Program ini sangat penting karena kebaya kini telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Indonesia,” ujarnya.
Melalui pertemuan dengan Bank Indonesia di NTB, PIM NTB berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, tidak hanya dalam pengembangan sistem pembayaran digital dan pemberdayaan UMKM perempuan, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya yang menjadi fokus organisasi.(bul)
