Lombok (ekbisntb.com)–

Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, menegaskan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhak menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram (gas melon) saat berjualan di arena MotoGP Mandalika 2025. Ia menilai larangan penggunaan gas subsidi untuk UMKM yang disampaikan oleh salah satu pejabat daerah terlalu berlebihan.

- Iklan -

Menurut mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB itu, gas melon sejak awal memang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah bawah, termasuk UMKM yang menjalankan usaha kecil.

“Tidak usah terlalu dipersoalkan UMKM yang berjualan dengan gas melon 3 kg. Mereka juga pedagang kecil. Prinsipnya, gas melon itu untuk masyarakat menengah bawah, bukan hanya rumah tangga miskin. Jadi wajar saja UMKM memakainya,” ujar Diyah Ratu Ganefi di Mataram, Jumat (19/9).

Ia menilai wacana melarang UMKM membawa gas melon 3 Kg ke area sirkuit justru akan mempersulit pelaku usaha kecil yang hendak membuka stan selama ajang balap dunia tersebut.

“Kalau mereka dipaksa memakai tabung 12 atau 15 kg, itu memberatkan. Selain lebih mahal, juga tidak praktis saat dibawa ke lokasi usaha,” katanya.

Mantan senator ini menegaskan bahwa kelangkaan elpiji 3 Kg di NTB tidak semata-mata disebabkan oleh UMKM, melainkan oleh distribusi yang belum optimal dan tingginya kebutuhan masyarakat. “Jadi tidak adil kalau menyalahkan UMKM yang berjualan di Mandalika,” tambahnya.

Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih realistis agar UMKM tetap dapat berjualan dengan lancar tanpa mengganggu ketersediaan gas melon bagi rumah tangga.

“Kepala dinas koperasi boleh saja membuat aturan, tapi harus dilihat dari sisi pelaku usaha. Kalau mereka dibatasi, usahanya tidak maksimal. Biarkan saja UMKM membawa gas 3 kg selama mengikuti MotoGP Mandalika, jangan dijadikan polemik baru,” tegas Diyah.

Ajang MotoGP Mandalika 2025 yang akan digelar pada 3–5 Oktober mendatang menjadi momentum penting bagi UMKM NTB untuk mempromosikan produk dan meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah didorong agar memberikan kemudahan, bukan justru menambah hambatan.

“UMKM ini kan ujung tombak ekonomi daerah. Mereka harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berkembang, terutama dalam event internasional seperti MotoGP,” pungkasnya.(bul)