Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang ajang MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika pada 3–5 Oktober mendatang, Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB menerima laporan adanya dugaan makelar transportasi yang mengatasnamakan panitia. Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengklarifikasi hal ini agar tidak merugikan pemilik armada maupun penonton.

“Kami sudah mendapat laporan ada oknum yang mengaku panitia dan menawarkan harga bus per hari untuk keperluan transportasi MotoGP. Padahal, kami di Organda sendiri belum rapat final. Ini jelas penyalahgunaan kesempatan,” ujar JK, panggilan akrabnya, Senin, 8 September 2025.

- Iklan -

Ia menjelaskan, makelar ini menghubungi pemilik armada untuk dimanfaatkan armadanya pada momentum perhelatan MotoGP 2025. Dugaannya, armada tersebut kemudian dioperasikan kembali dengan harga yang lebih tinggi melalui operator tertentu.

JK menjelaskan, pola transportasi untuk MotoGP 2025 masih dalam tahap pembahasan bersama Dinas Perhubungan, kepolisian, dan stakeholder lainnya. Menurutnya, transportasi di luar area sirkuit diusulkan menggunakan sistem berbayar, bukan gratis, dengan skema shuttle bus yang disiapkan dari titik-titik tertentu menuju kawasan Mandalika.

Namun, JK juga menekankan agar skema pembayaran ini harus transparan dan terbuka.
“Kalau memang pola transportasi berbayar, harus diumumkan secara resmi ke publik. Tidak boleh ada permainan harga dari calo. Kalau pemilik bus mematok harga Rp5 juta per hari, jangan sampai calo menjualnya Rp6 juta. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Organda NTB, lanjut Jamaludin, sudah menyiapkan armada yang cukup untuk melayani lonjakan penonton. Namun, pola distribusi penumpang menjadi perhatian serius, khususnya saat ribuan orang keluar bersamaan setelah balapan selesai.
“Jangan sampai ada penonton yang harus berjalan jauh hanya untuk mencapai shuttle bus. Pola penempatan armada harus diatur dengan baik agar tidak menimbulkan kerumunan dan ketidaknyamanan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan makelar transportasi berpotensi merusak nama baik penyelenggara dan merugikan pelaku usaha resmi. Karena itu, Organda NTB meminta panitia MotoGP bersama pemerintah daerah segera membuat keputusan final terkait pola transportasi, sekaligus mengumumkan standar tarif secara terbuka.

“Tidak boleh ada transaksi di bawah tangan. Semua harus jelas, resmi, dan terbuka. Ini demi melindungi anggota kami dan memastikan penonton MotoGP mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan sesuai harga standar,” pungkas Jamaludin.(bul)