Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah organisasi nelayan menggelar pertemuan sederhana di Caffe Train, samping Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi Timur, pada Jumat (5/9/2025) malam. Forum yang berlangsung pukul 18.00–21.00 WIB itu menjadi wadah deklarasi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penerbitan regulasi pemberantasan penyelundupan sumber daya alam, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Front Nelayan Indonesia (FNI) yang diwakili Iqbal Lamso, Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) yang dipimpin Rusdianto Samawa bersama aktivis Vietnam Aliem Nguyen Vinh atau akrab disapa Suwong, serta mayoritas peserta dari Paguyuban Petambak Udang dan Persatuan Nelayan Muara Gembong (PNM) Bekasi, dengan total sekitar 20 orang.

- Iklan -

Dalam pertemuan itu, Ketua ANLI, Rusdianto Samawa dalam keterangan kepada media ini menegaskan bahwa nelayan di seluruh Indonesia siap memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) atau regulasi setingkat yang membentuk Satgas Khusus (Satgasus) penertiban, penyelidikan, dan penegakan hukum terhadap penyelundupan sumber daya alam.

“Satgas ini harus melibatkan lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, KKP, Kepolisian, TNI AL, Kejaksaan Agung, PPATK, KPK, hingga Ombudsman dan KPPU. Fungsinya jelas, yaitu melakukan penyelidikan, penangkapan, pencegahan, serta penindakan terhadap praktik penyelundupan yang merugikan negara,” tegas Rusdianto.

Selain itu, nelayan juga mendesak agar regulasi tersebut dapat menindak langsung praktik penyelundupan di pelabuhan perikanan, bea cukai, bandara, dan lapangan terbuka, sehingga para pelaku bisa segera diproses hukum.

Rusdianto menambahkan, para nelayan menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam kebijakan bermasalah, seperti kuota ekspor benih lobster, pasir laut, penjualan pulau, kuota hutan, serta praktik land reform yang sarat kepentingan.

“Pejabat yang rangkap jabatan sekaligus bermain dalam penyelundupan harus segera ditangkap dan diproses hukum. Tidak boleh lagi ada kompromi,” tegasnya.

Lebih jauh, para nelayan juga menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, yang dinilai belum mampu memberikan hasil maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Deklarasi ini menegaskan komitmen nelayan untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo dalam memberantas mafia penyelundupan dan oligarki jahat yang selama ini menguasai sektor kelautan dan perikanan.

“Kami berharap Bapak Presiden segera menandatangani regulasi tersebut. Ini langkah penting untuk membersihkan sektor kelautan-perikanan dari mafia, sekaligus menjamin kesejahteraan nelayan,” pungkas Rusdianto.(bul)