Taliwang (ekbisntb.com) – Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Hairul menyampaikan terkait program makan bergizi gratis yang akan dicanangkan pemerintahan Prsiden Prabowo Subianto saat ini tengah ditunggu oleh pemerintah daerah, tak terkecuali Pemda KSB.
“Belum (ada arahan apapun). Jadi kita tunggu saja,” ungkap Hairul kepada wartawan, Rabu 11 Desember 2024.
Pihaknya kata Khairul belum dapat memberikan informasi banyak mengenai pencanangan program makan bergizi gratis itu. Selain belum ada instruksi pusat, koordinasi terkait program tesebut baik dari pusat maupun pemerintah provinsi sejauh ini, diakui oleh mantan kepala Dinas Petanian itu juga belum ada. “Kita tunggu saja dari pusat. Itu intinya sekarang bagi kita yang di daerah,” cetus Hairul mengulangi penegasannya.
Meski belum mendapatkan istruksi apapun termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak/Juknis) dari salah satu program populer Presiden Prabowo Subianto itu. Hairul mengatakan, pemerintah daerah pasti akan melaksanakannya. Termasuk juga melakukan penyesuaian segera saat program makan gratis bergizi itu diminta untuk dijalankan di daerah.
“Ada arahan atau instruksi, kami siap laksanakan. Dan soal teknis lainnya kan, pasti juga pusat memberikan kita petunjuknya sedetail mungkin agar kemudian program itu tidak menyalahi aturan,” tukas Hairul.
Sebelumnya, Pemkab Sumbawa, juga masih menunggu petunjuk lanjutan dari Pemerintah pusat terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis baik itu dari segi penganggaran maupun pola pelaksanaan di lapangan nantinya.
“Pada prinsipnya kita tunggu informasi lebih lanjut dari pusat terkait program tersebut seperti pola pendanaan dan teknis pelaksanaan nantinya, ” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Didi Hermansyah, kepada wartawan, Senin 2 Desember 2024 lalu.
Sejauh ini lanjut Didi belum ada petunjuk secara tertulis dalam pelaksanaan terhadap program tersebut (makan bergizi gratis). Apakah pendanaannya murni dari Pemerintah pusat atau adanya sharing anggaran dengan pemerintah Kabupaten.
“Memang sudah ada pembicaraan bahwa akan ada sharing anggaran dari daerah terkait program tersebut, tetapi untuk kepastiannya kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut secara tertulis, ” ujarnya.
Petunjuk secara resmi ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program tersebut nantinya. Meski demikian, di Pedoman penyusunan APBD tahun 2025 sudah dicantumkan untuk pelaksanaan program tersebut tinggal menunggu petunjuk lanjutan.
“Intinya kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah pusat, kalau dari segi kebutuhan penganggaran kami akan segera berkoordinasi dengan Bappeda,” tambahnya.
Sebelumnya, kepala Bappeda, E.S. Adi Nusantara, memaparkan untuk program makan bergizi gratis di Sumbawa ditargetkan 153.869 orang. Jumlah tersebut jika diestimasikan maka anggaran mencapai Rp4,6 miliar per hari dengan sasaran mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.
“Jadi, jika kita asumsikan biaya Rp15.000 per orang dua kali makan dalam sehari, maka total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun,” ucapnya. (bug/ils)
