26.5 C
Mataram
BerandaNTBSumbawaTKD Dipangkas Rp548 Miliar, Sumbawa Sisir Belanja Non-Prioritas di APBD 2026

TKD Dipangkas Rp548 Miliar, Sumbawa Sisir Belanja Non-Prioritas di APBD 2026

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa memastikan mulai melakukan penyisiran terhadap sejumlah belanja non-prioritas di APBD tahun 2026 pascakebijakan pemerintah memangkas Transfer ke Daerah (TKD) khusus di wilayah setempat sebesar Rp548 miliar.

“Kita akan lakukan efisiensi misalnya terkait makan dan minum, penggandaan serta perjalanan dinas. Termasuk juga kita akan lakukan singkronkan dengan program yang muncul di RPJMD,” kata Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, kepada wartawan, Rabu 22 Oktober.

- Iklan -

Ia melanjutkan, pada prinsipnya saat ini pembiayaan akan mengikuti program prioritas (money follow priority). Saat ini pemerintah melalui TAPD juga tengah melakukan penyisiran secara maraton untuk memastikan pelaksanaan program nantinya.

“Saat ini kita sedang melakukan penyisiran secara maraton bersama TAPD untuk memastikan anggaran yang ada untuk pelaksanaan program yang masuk dalam skala prioritas,” ujarnya.

Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan readines criteria (RC) untuk melakukan lobi sejumlah program yang ada di pemerintah pusat. Hal itu dilakukan, karena masih banyak persolaan di daerah harus diselesaikan salah satunya infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

“RC ini kita siapkan untuk menjemput pembiayaan dari pemerintah pusat terhadap sejumlah program, karena jika mengandaikan APBD tidak ada yang bisa kita kerjakan. Apalagi anggaran daerah dipangkas,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, untuk program prioritas salah satunya penurunan angka stunting dan kemiskinan anggarannya tidak akan dipangkas karena akan berdampak luas bagi masyarakat nantinya. Beberapa program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah juga akan menjadi atensi di proses pembahasan nantinya.

“Jadi, dalam penyusunan RAPBD tahun 2026 memang perlu sinergi semua pihak dan kami berharap semua OPD untuk meningkatkan lobi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Budi berharap, tahun 2026 menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dalam penganggaran nanti. Pihaknya pun dalam waktu dekat akan segera membahas program yang masuk dalam prioritas satu, dua dan tiga untuk dilaksanakan lebih lanjut.

“Kita sudah mulai membahas program prioritas yang dilaksanakan nanti, apalagi anggaran untuk tahun 2026 terpangkas sebesar Rp548 miliar,” tukasnya. (ils)

Artikel Yang Relevan

Iklan












Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut