Taliwang (ekbisntb.com) -Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah mempertimbangkan tidak akan ikut membangun Sekolah Rakyat seperti di daerah lainnya. Pertimbangan tersebut bukan didasari karena tidak ingin turut menyukseskan salah satu program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

Pemda KSB menilai sejauh ini masyarakat masih mampu menyekolahkan penuh anak-anaknya ke sekolah formal yang tersedia berkat berbagai program bantuan yang telah disediakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

- Iklan -

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KSB, Ferial mengatakan, anak-anak KSB hingga strata ekonomi miskin saat ini sudah sangat mudah mengakses kegiatan pendidikan formal yang tersedia. Hal ini karena berbagai program pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikutnya ada program daerah seperti uang pangkal di awal masuk sekolah, seragam gratis dan program mobil antar jemput siswa memberi peluang anak-anak mudah untuk bersekolah.

“Anak-anak miskin kita ada, tapi dengan intervensi berbagai bantuan yang disediakan pusat dan daerah, mereka tetap bisa sekolah kok. Kecuali yang memang anaknya tidak mau sekolah ya,” kata Ferial, Rabu 22 Oktober 2025.

Selain intervensi program pendidikan yang memadai, pertimbangan lainnya adalah akses menuju sekolah-sekolah formal yang tersedia sangat mudah. Ia menyebut, tidak ada wilayah di KSB saat ini yang jalannya mengalami kerusakan sehingga anak-anak kesulitan sampai ke sekolah setiap harinya. “Jalan kita hampir ho mix semua,” katanya.

Meski dengan berbagai fakta tersebut, Ferial menyampaikan, pertimbangan tersebut masih bersifat wacana. Menurut dia, Pemda KSB tentu akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan Kementerian Sosial (Kemensos) apakah boleh daerah memilih kebijakan tersebut atau tidak.

“Kami akan konsultasi dengan Sentra Paramita selaku perpanjangan tangan Kemensos termasuk dengan Dinsos NTB. Kami akan sampaikan boleh apa tidak dengan berbagai pertimbangan kondisi daerah kita ini? (tidak membangun sekolah rakyat),” ujarnya.

Jika pada akhirnya, wacana tersebut ditolak. Ferial mengatakan, Pemda KSB tetap akan menjalankan arahan pusat untuk menyukseskan program Rekolah Rakyat. Di mana salah satu kewajiban daerah adalah menyediakan lahan untuk lokasi pembangunannya. “Kalau nantinya dibilang wajib bangun. Ya kita siapkan saja lahannya, kan untuk bangun gedung, sarana prasarana dan fasilitas pendudkung lainnya sepenuhnya dibiayai pusat,” urainya.

Sebelumnya Pemda KSB melalui Dinsos telah sempat nengajukan mengajukan 3 titik lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun ketiga lokasi itu ditolak karena tidak menenuhi kriteria sesuai ketentuan Kemensos. “Kita siap mencari lahan yang representatif sesuai keinginan Kemensos, kalau memang wajib bangun Sekolah Rakyat itu,” janji Ferial. (bug)