Lombok (ekbisntb.com) – Kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, mencapai Rp565 miliar juga berdampak pada target di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya, Dinas Kesehatan menargetkan pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas mencapai Rp23 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menjelaskan, potensi pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan dari sebelas puskesmas telah menjadi layanan badan layanan umum daerah (BLUD), sehingga puskesmas diharapkan membangun inovasi baru untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Target PAD meningkat dari Rp16 miliar di tahun 2024 menjadi Rp23 miliar pada tahun 2025. “Kenaikan target ini kita harapkan puskesmas membangun inovasi,” terangnya.
Sumber PAD berasal dari dana kapitasi puskesmas yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Emirald menjelaskan, sistem pembayaran berdasarkan layanan atau keanggotaan BPJS di satu fasilitas kesehatan. Kepesertaan ini diharapkan semakin tumbuh sehingga kepesertaan di masing-masing puskesmas semakin bertambah.
Penambahan kepesertaan tergantung dari pelayanan tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas. “Kalau pelayanan bagus masyarakat akan mendaftar. Kalau tidak bisa pindah ke faskes lain. Mereka bisa ke klinik atau dokter keluarga,” jelasnya.
Emirald menyebut, realisasi pendapatan puskesmas sampai bulan Juli 2024 mencapai Rp19 miliar. Artinya, telah melampaui 100 persen dari target Rp16 miliar. Pencapaian ini dinilai tidak terlepas tenaga kesehatan mengutamakan pelayanan yang prima. Menurutnya, jika pasien merasa nyaman dan diberikan kemudahan maka otomatis akan kembali datang berobat. Tren pindah faskes perlu dihindari, sehingga didorong inovasi dalam pelayanan sangat penting. “Banyak juga pasien memilih pindah faskes karena merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Ia memahami bahwa tidak mudah mencapai target pendapatan tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah mengadvokasi kesejahteraan tenaga kesehatan. Pihaknya melihat beban kerja tenaga kesehatan yang berat harus diimbangi dengan kesejahteraan.
Kendala lainnya adalah nakes di puskesmas banyak melanjutkan pendidikan, sehingga diminta penambahan nakes pada seleksi calon pegawai negeri sipil untuk meningkatkan status BLUD dan memberikan pelayanan terbaik.
Bagaimana menyelaraskan antara kualitas pelayanan dengan pendapatan. Jangan sampai puskesmas hanya mengejar keuntungan tetapi mengabaikan pelayanan? Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram ini menegaskan, kualitas pelayanan dinilai paling utama. Jika pelayanan baik dan maksimal maka memiliki dampak pada keuntungan. “Paling penting bagaimana nakes didorong tetap sejahtera supaya kualitas layanan maksimal,” demikian kata dia. (cem)
