Lombok (ekbisntb.com) – Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa dampak psikologis positif bagi Wajib Pajak (WP), khususnya di Nusa Tanggara (NTB, NTT) dalam membayar pajak.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk taat pajak mulai meningkat, salah satunya karena figur dan gaya komunikasi Menteri Keuangan yang baru.

- Iklan -

“Ada efek psikologis di masyarakat. Banyak yang mulai sadar pentingnya pajak setelah melihat gebrakan-gebrakan Pak Purbaya dari media,” ungkap Samon, Kamis 16 Oktober 2025.

Ia mencontohkan, seorang wajib pajak baru-baru ini datang langsung ke kantor pajak untuk menyetor Rp135 juta setelah memahami kewajibannya.

“Dia bilang baru tahu kalau pajak itu bukan cuma pajak motor. Sekarang dia paham soal PPh,” ujar Samon.

Selain peningkatan kesadaran masyarakat, semangat baru juga tumbuh di internal Direktorat Jenderal Pajak. Samon mengungkapkan, semangat itu makin terasa setelah rapat pimpinan nasional yang dihadiri lebih dari 600 pejabat DJP seluruh Indonesia.

“Arahan Menteri Purbaya membuat kami semakin bersemangat. Kita semua siap bekerja keras, menyingsingkan lengan baju untuk Republik ini. Kita dapat banyak pencerahan, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin target pajak Nusa Tenggara bisa tercapai,”  kata Samon.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara mencatat, hingga awal Oktober 2025, capaian penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menembus Rp3,487 triliun atau 51,31 persen dari target tahunan Rp6,79 triliun.

Dari total penerimaan Rp3,487 triliun, sektor administrasi pemerintahan masih menjadi penyumbang terbesar, mencapai Rp826,45 miliar (43,83 persen). Diikuti oleh perdagangan sebesar Rp297,50 miliar (15,78 persen), jasa keuangan Rp162,47 miliar (8,62 persen), jasa perawatan dan tenaga kerja Rp114,53 miliar (6,07 persen), serta akomodasi dan makan minum Rp87,64 miliar (4,65 persen). Sementara itu, sektor lainnya menyumbang Rp397,13 miliar atau sekitar 21,06 persen dari total penerimaan.

Samon menjelaskan bahwa kontribusi besar dari sektor pemerintahan ini memang lazim terjadi setiap tahun, terutama menjelang akhir tahun anggaran. “Biasanya pembayaran proyek dan belanja pemerintah banyak dilakukan di triwulan terakhir.

“Makanya kita optimis target penerimaan masih bisa dikejar,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui adanya potensi perlambatan akibat kebijakan efisiensi proyek pemerintah tahun ini. “Kalau sebelumnya banyak proyek di NTB dan NTT, tahun ini banyak juga proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Efisiensi anggaran juga bisa mempengaruhi penerimaan pajak. Karena itu, kita dorong investasi swasta agar perekonomian tetap bergerak,” tambahnya.

Menurut Samon, pertumbuhan ekonomi NTB yang sempat tercatat minus turut menjadi tantangan bagi penerimaan pajak. Meski begitu, ia menilai kondisi ini disebabkan dominasi sektor tambang yang fluktuatif.

“Kalau tambang turun, otomatis PDRB ikut terpengaruh. Tapi sektor lain seperti pertanian justru bisa menjadi penopang utama,” ujarnya.

Ia menilai, sektor pertanian, termasuk komoditas unggulan seperti tembakau di Lombok, berpotensi besar untuk mendukung pergerakan ekonomi dan penerimaan pajak.

“Pertanian harus terus didorong karena kontribusinya besar terhadap PDRB NTB. Kalau sektor riil tumbuh, otomatis basis pajak kita juga meningkat,” tandasnya. (bul)