LOMBOK Barat (Lobar) merupakan salah satu daerah penghasil garam di NTB. Selama ini, produksi garam di Lobar dipasarkan melalui program pembelian garam oleh ASN lingkup Pemkab Lobar.

Namun, program ini mandek selama dua tahun (2024-2025). Padahal program pembelian ini sangat dibutuhkan oleh petani untuk melindungi mereka dari anjloknya harga garam. Selama dijalankan, program pembelian garam ini juga menghidupkan ekonomi masyakarat pesisir yang notabene menjadi kantong kemiskinan ekstrem.

- Iklan -

Ketua Koperasi Nelayan Bina Laut Kecamatan Sekotong H Badrun Tammam  mengatakan, kebijakan pembelian garam oleh ASN Pemkab Lobar berhenti sejak Penjabat (Pj) Bupati tahun 2024 hingga sekarang. “Kami sangat berharap dilanjutkan kembali oleh Pak Bupati dan Wabup yang baru, karena itu sangat dibutuhkan, berdampak positif bagi petani garam. Dan itu tergantung kebijakan pimpinan (Bupati),” harap Badrun, Minggu 15 Juni 2025.

Dikatakan, program ini butuh kebijakan pimpinan sebab kalau tidak ada semacam Edaran ASN tidak mau membayar garam petani. Pembelian garam ASN biasanya 3-4 ton per bulan. Tidak saja ASN lingkup Pemkab, namun ada juga guru-guru di sekolah yang membeli garam, sehingga lumayan garam petani yang bisa dibeli. Garam yang dihasilkan petani pun lumayan disukai oleh ASN.

Dampak program ini pun sangat dirasakan oleh petani garam. Dari sisi penghasilan lumayan meningkat dibandingkan tidak ada pembelian dari ASN. “Petani garam kita banyak yang bisa sekolahkan anak dari hasil garam ini,’’ imbuhnya.

Dari sekitar 200 KK lebih petani garam yang ada di daerah itu hampir semua anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak di antara mereka yang mendapatkan gelar sarjana dari hasil penjualan garam rakyat.

 Program ini diharap tidak sekadar membeli garam rakyat oleh Pemkab Lobar. Namun dari sisi harga petani juga sangat terlindungi dari anjloknya harga yang kerap terjadi pada komoditas garam. Dengan dibeli koperasi, petani garam bisa mendapatkan harga jual lebih mahal. Harga garam petani dibeli koperasi Rp7 ribu per kilogram.

“Kita beli di petani Rp7 ribu per kilogram, itu lumayan memberi nilai tambah (penghasilan) bagi petani kita,” kata dia.

Lalu dijual ke ASN melalui Koperasi Patut Patuh Patju (Tripat) hingga Rp9 ribu per kilogram. Sedangkan pihak Koperasi Tripat menjual diatas harga itu karena sudah ada kemasan dilengkapi SNI dan BPOM. Untuk standar SNI sendiri, tiap tahun distandarisasi atau diaudit dengan biaya Rp30 juta. “Lumayan besar, makanya kalau ndak berjalan (pembelian garam) rugi kita,” ujarnya.

Semenjak dihentikannya program pembelian garam oleh ASN ini, mengakibatkan dua tahun ini petani sepi pembeli. Para petani yang notabene ibu-ibu yang memproduksi garam masak, kesulitan menjual hasil produksi garamnya. Bahkan mereka kerap kali mengalami kerugian. Dari produksi hingga puluhan ton hingga ratusan ton per sekali panen, Petani butuh fasilitasi pasar dari pemerintah. Paling tidak melalui pembelian oleh ASN ini bisa sedikit membantu pasar garam.

Untungnya masih ada pembelian garam oleh PDAM mencapai 25 ton per bulan. Namun garam yang dibeli garam kasar, sedangkan garam halus terkendala pasarnya sejak tidak dibeli ASN Pemkab Lobar. Rencananya ia dan petani garam akan menghadap Bupati serta Wabup untuk menyampaikan harapan petani garam ini.

Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Lobar H Ahmad Rozi mengatakan garam di Lobar dibeli oleh PDAM, sehingga harga garam selalu stabil dibandingkan di daerah lain seperti di Bima. “Kita punya dua jenis garam, garam konsumsi dan tambak. Dan garam kasar petani kita diserap oleh PDAM,” sebutnya. Garam kasar yang diserap PDAM mencapai 25 ton per bulan.

Terkait garam halus, sejauh ini sudah ada kerja sama dengan Koperasi Tripat untuk pembelian garam oleh ASN. Tahun lalu program ini memang mandek sejak tahun lalu, karena stok di tingkat petani tidak ada dan dari koperasi tidak mau menagih ke ASN. “Rencananya kita mau kerja sama lagi dengan Koperasi Tripat, bila perlu dari kita yang nagih juga. Itu kita mau buatkan MoU, kami sudah koordinasi dengan koperasi untuk melanjutkan program ini,” imbuhnya.

Diakuinya, program pembelian garam oleh ASN ini memang berdampak positif bagi petani, di samping melindungi petani juga meningkatkan perekonomian masyarakat. (her)