Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini menyoroti data kemiskinan yang masih tidak valid, sehingga program intervensinya pun tidak tepat sasaran. Untuk itu, Bupati pun menekankan kepada semua jajarannya untuk terbiasa dengan data sebagai basis dalam intervensi program. Sebagai bentuk komitmennya, Bupati pun memasukkan masa kemiskinan ini sebagai salah satu indikator kinerja jajarannya.

Diakuinya, saat ini pihaknya telah mengambil semua data mulai dari Desil 1 sampai Desil 5, dimana warga ini masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Begitu juga dengan data stunting, itu diverifikasi by name by address. Data warga ini dicek, apakah betul miskin. Sebab dari Dinas Perumahan dan Permukiman mencoba mengambil data 350 KK yang menerima bantuan rumah layak huni, itu diambil dari data nasional. Ternyata setelah dilakukan verifikasi di lapangan, dari 350 KK itu, hanya yang layak 95 KK.

- Iklan -

“Begitu jauh error-nya. Dan saya meyakini bahwa data tentang kemiskinan ini tidak valid. Karena apa? Program begitu banyak, secara kalkulasi jumlah penduduk miskin tidak usah diintervensi dengan program, kalau punya anggaran sampai Rp300 miliar menyelesaikan kemiskinan, bagi saja langsung uang itu, jadi tidak miskin. Sebab ini dikasih program-program, kok penurunannya tidak sampai 1 persen,” ungkapnya saat Launching Public Health Data Theater (PHDT) di Aula RSUD Tripat, Kamis 14 Agustus 2025. Hadir dalam kesempatan itu Wabup Hj. Nurul Adha, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah, dan kepala OPD terkait serta dari pihak Spheres.

Dari data terakhir penurunan kemiskinan hanya 0,9 persen tidak sampai 1 persen. Padahal banyak anggaran yang telah digelontorkan. “Di mana letaknya? Ini yang sedang coba saya selesaikan. Meskipun terlambat bergerak namun bisa lebih cepat (lari) caranya, dengan membenahi data ini,” imbuhnya.

Karena itu ia pun berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan, pihak Spheres dan OUcRu yang telah memfasilitasi PHDT ini. Ia pun meminta data ini diintegrasikan satu (OPD) dengan yang lain, sehingga sebagai acuan intervensi program OPD.

Lobar, lanjutnya, menjadi daerah pilot project penerapan program ini di Indonesia. Kalau sukses di Lobar maka akan duplikasi oleh daerah lain di Indonesia, sehingga ia pun menggariskan program ini tidak boleh gagal.

Untuk itu, dalam pelaksanaannya ini menekankan kepada OPD agar benar-benar serius. Terkait kendala-kendala seperti SDM, nantinya bisa dilatih oleh Pemkab Loba.

Ia menekankan semua OPD harus berkomitmen, sebab program ini mengintegrasikan data sesuai dengan upaya yang dilakukannya. “Dari awal saya ingin Lobar satu data,” ujarnya.

Sehingga program Spheres ini akan dikembangkan atau duplikasi di OPD lain, supaya sama pola. Ia tak menginginkan kebijakan OPD itu tidak berdasarkan analisis data di semua sektor dengan menganalisis data pencapaian tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan evaluasi untuk perbaikan. (her)