RENCANA penghapusan dana operasional lingkungan mendapat penolakan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Dana tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas dan kinerja di tingkat lingkungan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penghapusan dana operasional linkungan yang dinilai sangat vital dalam mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat di tingkat terbawah pemerintahan.

- Iklan -

“Kalau menurut saya tidak setuju ya. Karena dana operasional lingkungan ini kan sangat penting,” ujar Mita kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu 12 Oktober 2025.

Mita menjelaskan bahwa dana operasional lingkungan selama ini digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas warga, mulai dari kegiatan gotong royong, rapat bulanan, rapat tahunan, hingga rapat-rapat besar lainnya yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan kepala lingkungan.

“Setiap lingkungan itu wajib melaksanakan kegiatan, baik di hari-hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Keberadaan dana lingkungan sangat menunjang dan membantu kinerja di lapangan,” imbuhnya.

Menurutnya, tanpa dana tersebut, semangat dan partisipasi kepala lingkungan dalam menggerakkan kegiatan masyarakat dikhawatirkan akan menurun.

“Bahkan kepala lingkungan sendiri merasakan betul dampak positifnya. Kalau ini dihapus, pasti akan memengaruhi kinerja. Bisa-bisa mereka jadi kurang semangat,” kata Ketua DPC PKB Kota Mataram ini.

Mita menegaskan bahwa jika pemerintah memang tengah melakukan efisiensi anggaran, seharusnya mencari solusi alternatif lain tanpa mengorbankan dana operasional lingkungan yang justru menjadi tulang punggung kegiatan kemasyarakatan di tingkat bawah. “Kalau memang ada efisiensi, ya cari jalan lain. Jangan sampai dana operasional lingkungan yang dikorbankan. Karena kalau bukan dari lingkungan, nanti akan sulit juga mencari dana lainnya,” kata anggota dewan dua periode ini.

Mita menyampaikan bahwa keluhan terkait rencana penghapusan dana tersebut sudah sering disampaikan oleh para kepala lingkungan di berbagai forum musyawarah. “Saya sering mengundang kepala lingkungan dalam musyawarah, dan keluhannya rata-rata soal ini. Mereka sangat merasa terbantu dengan dana yang ada,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.

Mita menekankan bahwa nominal dana operasional lingkungan tidaklah besar, namun manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak langsung pada aktivitas sosial masyarakat.

Sebagai solusi alternatif, jika memang penghapusan tidak bisa dihindari, Mita mengusulkan agar pemerintah setidaknya menaikkan insentif bagi kepala lingkungan agar tetap memiliki semangat dalam menjalankan tugasnya. “Kalau memang harus dihapus juga, ya harapannya insentif kepala lingkungan dinaikkan. Itu sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka,” tutup Mita. (fit)