Lombok (ekbisntb) -Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur (Lotim), Amrul Jihadi, angkat bicara menyoroti realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C yang hanya mencapai sekitar Rp 5 miliar dari target Rp 22,81 miliar hingga Oktober 2025. Among, sapaan karib Ketua DPC Partai Demokrat ini, menyatakan akan membedah secara detail penyebab rendahnya realisasi pajak ini .

Among menilai, alasan merosotnya pendapatan pajak MBLB karena berkurangnya proyek pemerintah tidaklah beralasan. Ia menyoroti bahwa proyek yang berjalan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari swasta dan rumah tangga yang volumenya cukup besar.

- Iklan -

“Proyek tidak saja di Lotim tapi ada di semua daerah juga. Bagaimanapun, peralihan posisi dari proyek yang ditangani DAK yang dialihkan pusat sejauh ini tetap dilaksanakan di Lotim karena pasti akan gunakan material setempat,” ujarnya .

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, realisasi pajak MBLB hingga Oktober 2025 memang hanya mencapai Rp 4,9 miliar dari target Rp 22 miliar lebih. Dari semua item pajak, perolehan dari MBLB ini disebut paling susah karena banyak hambatan .

Namun, Among menolak penjelasan cepat dari Kepala Bapenda Lotim, Muksin, yang selama ini menyebutkan bahwa penyebab utama rendahnya realisasi adalah minimnya proyek pembangunan fisik pemerintah dan swasta akibat kebijakan efisiensi anggaran . “MBLB ini, ada atau tidak ada proyek dilihat cukup deras material hasil tambang mengalir,” tegas Among .

Ia menduga adanya ketidaktaatan pelaporan dari pemilik tambang atau celah sistem yang menyebabkan kebocoran. Menurutnya, selama penarikan pajak masih dilakukan secara manual, potensi kebocoran akan tetap tinggi.

Among menawarkan solusi elektronik untuk memperkuat sistem penarikan pajak. Ia mencontohkan Kabupaten Karang Asem di Bali yang mampu memperoleh penerimaan pajak hingga Rp 100 miliar, dan hal ini bisa dicontoh oleh Lotim .

“Saat ini, zaman makin modern tapi masih jadul dalam mengelola penarikan pajak. Harapannya ke depan, ada sistem yang lebih kuat dalam penarikan pajak,” ujarnya .

Ia menjelaskan, sistem manual yang masih diterapkan saat ini banyak celah kebocorannya. Pengawasan yang terbatas hanya di mulut tambang dan hanya mencakup yang berizin, membuat banyak material yang lolos tanpa pajak. “Biar lebih power full,” sambung Among mengenai sistem elektronik yang diusulkannya .

Dalam menanggapi persoalan ini, Among menyatakan bahwa pembedahan detail pajak MBLB akan segera diagendakan. Tujuannya agar APBD Perubahan bisa sesuai perencanaan dan tidak menimbulkan utang jatuh tempo tahun 2026 .

Sementara itu, dari pihak Asosiasi Tambang Galian C Lotim, H. Maidy, secara terbuka menuding adanya indikasi kebocoran dalam sistem penarikan pajak. Ia mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menertibkan tambang ilegal yang diduga menjadi sumber masalah .

Maidy membeberkan bahwa banyak pengangkutan material tambang ilegal dilakukan pada malam hari untuk mengelabui petugas. “Fakta di lapangan, banyak pasir yang diangkut pada malam hari ke luar Lombok Timur, penjagaan malam di perbatasan kendor,” ujarnya .

Rencana pembedahan detail pajak MBLB oleh DPRD Lotim diharapkan bisa mengungkap akar permasalahan dan menemukan solusi tepat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sektor pertambangan di daerah tersebut.

Sebelumnya Mahsin menyebut alasan jebloknya realisasi pajak MBLB karena minimnya proyek di Lotim. Disamping itu, material hasil tambang MBLB ini selama tahun 2025 tidak ada pengiriman lewat jalur laut baik di Dermaga  Labuhan Haji maupun Labuhan Lombok Lotim. (rus)