Lombok (ekbisntb.com)-
Kepala Karantina Pertanian Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama sejumlah instansi terkait menghadiri kegiatan penandatanganan Standar Operasional Prosedur (SOP) / Instruksi Kerja Bersama Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Ruang Rapat Mandalika, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Penandatanganan SOP ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses logistik, memperkuat keamanan, sekaligus mengintegrasikan berbagai instansi pemeriksa dalam satu lokasi terpadu. Dengan adanya TPFT, risiko keamanan dapat diminimalkan, pengawasan dioptimalkan, arus barang dipercepat, biaya operasional ditekan, serta daya saing ekonomi nasional ditingkatkan.

- Iklan -

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB, dan NTT; Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram; General Manager PT Angkasa Pura I Cabang BIZAM; serta perwakilan instansi lainnya.

Farhan Ramli, Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Bandara Lombok, menjelaskan bahwa TPFT merupakan bagian penting dari New Logistic Ecosystem. Sistem ini mengintegrasikan berbagai lembaga pengawasan—mulai dari bea cukai, karantina, hingga keamanan penerbangan—ke dalam satu titik pemeriksaan yang lebih efisien dan akurat.

“Dengan adanya TPFT, pengawasan terhadap barang dan penumpang, khususnya komoditas karantina, menjadi lebih optimal berkat kolaborasi seluruh instansi,” ujarnya.

Kepala Karantina Pertanian NTB, Ina Soelistyani, menegaskan bahwa SOP Bersama TPFT di bandara sangat penting bagi Badan Karantina Indonesia dalam melindungi sumber daya hayati dari hama dan penyakit, memastikan kepatuhan impor, serta meningkatkan efisiensi pelayanan.

“Melalui pemeriksaan yang terintegrasi dan berbasis risiko, TPFT juga mendukung kelancaran ekspor produk pertanian dan perikanan dari NTB,” kata Ina.

Dengan implementasi SOP ini, diharapkan arus logistik melalui BIZAM semakin lancar, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keamanan dan mutu barang yang masuk maupun keluar dari wilayah NTB.(bul)