Lombok (ekbisntb.com) — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2025–2029. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Herman, A.Md., menegaskan bahwa RPJMD memiliki peran krusial sebagai pedoman arah pembangunan daerah dan sebagai alat evaluasi capaian pembangunan.

“Tanpa RPJMD, pembangunan akan kehilangan arah dan tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Ini bukan hanya dokumen perencanaan, tapi juga menjadi rujukan evaluasi,” ujar Herman dalam penyampaiannya di ruang rapat paripurna DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

- Iklan -

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pembangunan, menghindari kebijakan yang inkonsisten, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini dianggap penting agar RPJMD dapat mengakomodasi aspirasi publik secara komprehensif.

Fraksi Gerindra juga meminta agar RPJMD Kota Mataram diselaraskan dengan kebijakan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, serta tidak bertentangan dengan arah kebijakan provinsi maupun pusat. Dalam hal ini, Herman mengingatkan perlunya optimalisasi anggaran agar penggunaannya efisien dan tepat sasaran untuk mendukung target pembangunan daerah.

Melihat misi pertama dan kedua dalam RPJMD 2025–2029 yang berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Gerindra mendorong penguatan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program pelatihan keterampilan dan akses modal untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi prioritas yang disarankan.

“Pelatihan keterampilan akan meningkatkan kualitas SDM, sementara akses modal memungkinkan UMKM berkembang. Kami mengusulkan kebijakan kredit modal usaha tanpa bunga bekerja sama dengan bank daerah atau koperasi, seperti Koperasi Merah Putih,” jelas Herman.

Dalam pandangan Fraksi Gerindra, RPJMD ke depan juga harus merespons persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Kota Mataram, seperti banjir tahunan di wilayah selatan dan tengah kota, banjir rob di kawasan pesisir, serta kemacetan di sejumlah titik seperti Rembiga, Dasan Cermen–Labuapi, dan Karang Pule.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti angka kemiskinan yang stagnan, persoalan stunting, dan pengelolaan sampah yang dinilai belum memiliki solusi strategis, terutama menjelang kemungkinan penutupan permanen TPA Regional Kebon Kongok.

Di akhir pernyataannya, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan SDM harus menjadi prioritas yang setara. “Selama ini, pembangunan cenderung tidak merata, hanya berfokus di wilayah tertentu. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat masih kurang diperhatikan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tutup Herman. (fit)