Lombok (ekbisntb.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk menambah penyertaan modal sebesar Rp8 miliar kepada BUMD aneka usaha, PT. Gerbang NTB Emas (GNE).
Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Muslim, ST., M.Si., di Mataram, Senin, 8 September 2025 menyampaikan. kebijakan tersebut sudah melalui pembahasan di DPRD NTB dan saat ini sedang dalam proses tahapan finalisasi. Penyertaan modal ini dinilai penting untuk menyelamatkan GNE dari sejumlah persoalan warisan manajemen sebelumnya.
“Pengurus GNE sebelumnya meninggalkan masalah, tapi sekarang ada optimisme. Sejak PLT Dirut yang baru, Lalu Anas Amrullah, masuk, sudah ada upaya nyata untuk melunasi utang dengan mencicil Rp400 juta per bulan dari usaha beton. Ini inisiatif bagus meskipun tanpa tambahan modal,” ungkapnya.
Muslim juga menjelaskan soal tunggakan hutang pajak perusahaan yang nilainya hampir Rp miliar lenbih. Kondisi ini menyebabkan sistem administratif perusahaan terblokir di Kementerian Hukum dan HAM (AHU).
“Nah, jadi yang dibantu oleh pemerintah itu adalah menyelesaikan tunggakan pajak. Kalau ini selesai, perusahaan bisa RUPS, dan AHU yang diblokir bisa dibuka kembali,” jelas Muslim.
Ia menambahkan, kinerja manajemen baru patut diapresiasi karena berani melakukan pembenahan internal meski dalam kondisi terbatas. Dengan hadirnya pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah pajak, diharapkan aktivitas usaha GNE akan semakin normal.
“Artinya, meski menyisihkan Rp400 juta per bulan untuk cicilan hutang, mereka tetap bisa menggaji karyawan dan menjalankan operasional. Jadi, Pemprov NTB memberikan kesempatan kepada GNE untuk melakukan pembenahan,” tegasnya.
Muslim menekankan pentingnya penempatan komisaris dari unsur pemerintah di setiap BUMD, termasuk GNE, agar ada pengawasan lebih dini.
“Dengan adanya komisaris dari pemerintah, pola pengendalian bisa dilakukan sejak awal. Jadi kalau ada tanda-tanda kesulitan, bisa segera diambil langkah penyelamatan, tidak menunggu sampai kolaps,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muslim memastikan penyertaan modal sebesar Rp8 miliar tersebut sudah dikomunikasikan dan disiapkan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk membayar tunggakan pajak GNE agar perusahaan dapat kembali beroperasi normal.
“Target utamanya jelas, GNE harus melunasi utang pajak dulu supaya bisa beroperasi normal. Karena kalau dalam kondisi tidak normal saja mereka bisa mencicil utang, apalagi nanti setelah normal. Mereka bisa ekspansi, bekerja sama dengan pihak lain, dan melaksanakan RUPS untuk mempertanggungjawabkan kegiatan sebelumnya sekaligus merencanakan program ke depan,” terang Muslim yang juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB ini.
Demikian juga soal kepastian struktur organisasi GNE, Muslim menegaskan bahwa hal itu akan diputuskan dalam RUPS.
“Soal struktur (pengurus definitive), nanti RUPS yang akan membahas. Pemilik saham bersama manajemen akan menentukan langkah terbaik,” pungkasnya.(bul)
