spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaEkonomiBanyak Kontraktor Menganggur, Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah

Banyak Kontraktor Menganggur, Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah

Lombok (ekbisntb.com) – Pemangkasan anggaran dan efisiensi belanja pemerintah mulai berdampak serius terhadap sektor konstruksi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB, H. Agus Mulyadi, mengungkapkan banyak kontraktor kini terpaksa menganggur akibat minimnya proyek fisik pemerintah.

“Pemerintah sedang efisiensi, tapi efeknya kontraktor banyak yang tidak dapat pekerjaan. Ekonomi nasional juga lesu, peredaran uang kecil sekali. Kondisi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja,” ujar H. Agus, Jumat, 8 Agustus 2025.

- Iklan -

PHK di Sektor Konstruksi Tidak Terhindarkan

Menurut Agus, kelesuan ini mendorong kontraktor mencari peluang di luar sektor konstruksi. “Mau tidak mau mereka harus alih profesi. Kalau hanya mengandalkan proyek pemerintah, tidak akan cukup untuk bertahan,” katanya.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor konstruksi pun sulit dihindari. Perusahaan kontraktor kini cenderung mengefisiensikan jumlah pegawai. Tenaga kerja hanya direkrut saat proyek berjalan dan dilepas kembali setelah pekerjaan selesai.

“Sekarang tidak banyak pegawai tetap. Kalau butuh, kita panggil lagi. Selain itu, banyak pekerjaan konstruksi sudah dikonversi ke digitalisasi. Misalnya tender, semuanya serba online, jadi yang dibutuhkan lebih banyak tenaga ahli IT,” jelas Agus.

Harapan Kontraktor: Pemerataan Proyek

Di tengah kondisi sulit ini, Gapensi NTB berharap pemerintah lebih bijak dalam membagi proyek. Agus menyoroti praktik penunjukan langsung (PL) untuk proyek bernilai ratusan miliar yang justru dikerjakan hanya oleh satu atau dua perusahaan.

“Kalau kue ini dibagi ke lebih banyak kontraktor, akan terjadi pemerataan. Jangan satu proyek besar langsung diberikan ke satu perusahaan saja. Pecah paketnya menjadi kecil-kecil agar bisa dikerjakan kontraktor lokal yang lebih banyak,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan pemerataan paket proyek bisa memperluas perputaran uang di daerah. Selama ini, efisiensi anggaran justru membuat jumlah paket berkurang drastis.

“Yang biasanya empat paket, sekarang jadi satu paket. Peredaran uang makin sulit. Kita punya barang pun mau dijual, tidak ada yang beli,” tambah Agus.

Bertahan di Tengah Kelesuan

Agus mengakui kondisi keuangan saat ini tidak hanya berat bagi sektor konstruksi, tetapi juga hampir semua sektor bisnis di daerah.

“Yang penting sekarang ini bagaimana kita bisa bertahan dulu. Semua lini bisnis sedang tidak sehat,” ujarnya.

Gapensi NTB berharap pemerintah mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran terhadap sektor konstruksi dan membuka ruang bagi lebih banyak kontraktor untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemerintah.(bul)

Artikel Yang Relevan

Iklan








Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut