Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan perluasan lahan pertanian seluas 14 ribu hektare di tahun ini. Menyusul capaian keberhasilan NTB surplus produksi padi tahun ini mencapai 150 ribu ton.
Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mengikuti zoom meeting panen raya yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026). Keberhasilan ini sejalan dengan deklarasi pemerintah pusat yang menetapkan status swasembada pangan nasional per 31 Desember 2025.
“Kita sangat komitmen mendukung program swasembada pangan nasional,” terang Iqbal di lahan persawahan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar).
Langkah strategis disiapkan untuk intensifikasi lahan dan perbaikan infrastruktur pertanian. Sebab sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah timur Indonesia, NTB memainkan peran vital menjaga stabilitas stok beras melalui berbagai program unggulan seperti Optimasi Lahan (Oplah) dan revitalisasi saluran irigasi.
Terlebih Pemprov mencatatkan tren positif angka produksi padi selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, produksi padi pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,4 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan pesat pada tahun 2025 yang diproyeksikan menyentuh angka 1,69 juta ton atau hampir mendekati 1,7 juta ton.
“Berdampak langsung pada ketersediaan pangan di tingkat daerah maupun kontribusinya secara nasional,” ucap Iqbal.
Tercatat, NTB mengalami surplus produksi mencapai 150 ribu ton. Kabupaten Sumbawa menjadi penyumbang surplus terbesar di tingkat provinsi, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah di posisi kedua.
Hal itu membuktikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan dukungan pusat mampu menjawab tantangan ketahanan pangan. Surplus yang terjadi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti nyata keberhasilan tata kelola sektor pertanian di NTB. “Surplus ditingkat nasional diikuti juga di tingkat provinsi dan kabupaten,” tegasnya .
Salah satu kunci di balik lonjakan produksi ini karena implementasi program Optimasi Lahan (Oplah) dan revitalisasi jaringan irigasi sekunder. Program ini difokuskan pada pemanfaatan lahan agar lebih produktif serta memastikan pasokan air tersalurkan dengan baik ke sawah-sawah petani.
Pada tahun 2025, luas lahan yang masuk dalam skema Oplah telah mencapai lebih dari 10.500 hektare. Dampak positif yang dihasilkan membuat pemerintah merancang rencana lebih ambisius di tahun 2026.
“Di 2026 ini kita sudah merencanakan hampir seluas 14.000 hektare yang akan kita kaver pada optimalisasi lahan di luar revitalisasi irigasi sekunder,” bebernya.
Keberlanjutan program ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan sektor pertanian. Dengan memperluas area optimasi lahan, pemerintah optimis bahwa kapasitas produksi akan terus meningkat meskipun di tengah tantangan perubahan iklim.
Tidak hanya melihat dari jumlah gabah yang dipanen, namun Iqbal juga fokus kepada Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menjadi ukuran krusial untuk melihat tingkat kesejahteraan dan daya beli petani di lapangan.“ujungnya terpenting kita ingin lihat petani sejahtera,” imbuhnya.
Data menunjukkan kenaikan NTP yang konsisten di NTB.
Pada tahun 2024, angka NTP berada di posisi 123. Memasuki pertengahan 2025, angka ini naik menjadi 128 dan mencapai puncaknya di akhir tahun 2025 pada level 131. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh petani jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan.
Tingginya margin keuntungan di sektor ini, yang diperkirakan berada di atas 30 persen, mulai menarik minat generasi muda. Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor yang marginal, melainkan peluang bisnis yang menjanjikan secara ekonomi.
“Upaya ini juga nantinya akan menarik petani-petani milenial untuk masuk ke sektor pertanian, karena ternyata menjanjikan. Profit yang bisa didapat itu di atas 30 persen,” pungkas Gubernur. (her)
