Lombok(ekbisntb.com) –Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., mendorong Pemkot Mataram untuk mengambil langkah nyata dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha mikro, dengan menerapkan kebijakan strategis yang terbukti berhasil di daerah lain seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Barat.

Dorongan ini mencuat karena dalam beberapa tahun terakhir, program pemberdayaan ekonomi berbasis bantuan sosial produktif dinilai stagnan bahkan nyaris tidak terlihat. Padahal, sebelumnya sempat ada program serupa yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

- Iklan -

“Kami melihat stagnasi ini berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat, terutama yang tidak mampu. Dulu sempat ada Bansos (Bantuan Sosial) pemberdayaan ekonomi, tapi sekarang tidak ada. Ini perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah kota,” ujar Herman kepada Suara NTB di DPRD Kota mataram, kemarin.

Ia menambahkan bahwa model pemberdayaan ekonomi rakyat melalui skema subsidi bunga seperti yang dilakukan di KLU dan Lombok Barat bisa menjadi contoh nyata. Skema tersebut memberikan bantuan modal usaha produktif kepada masyarakat melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik daerah, dengan beban bunga yang disubsidi oleh pemerintah.

“Di sana, masyarakat cukup mencicil pokok pinjaman saja. Bunganya disubsidi pemerintah melalui intervensi kebijakan yang bekerja sama dengan BUMD seperti BPR. Ini solusi konkret agar masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan cuma-cuma,” tambahnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV ini menyoroti perlunya upaya serius untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir yang justru memperparah kondisi ekonomi warga miskin. Menurutnya, akses terhadap permodalan murah yang disertai pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) bisa menjadi solusi jangka panjang.

“Kalau tidak ada solusi seperti ini, masyarakat yang ingin produktif bisa justru jatuh ke jeratan utang rentenir. Ini bisa membuat kemiskinan bertambah, bukan berkurang. Makanya, perlu strategi dan intervensi yang benar-benar terasa,” tegasnya.

Herman pun menekankan pentingnya konsistensi kebijakan serta keberanian pemerintah kota untuk mengadopsi kebijakan yang sudah terbukti efektif di daerah lain. Selain itu, pemberdayaan ekonomi harus mengedepankan prinsip tanggung jawab dan keberlanjutan, bukan sekadar bantuan instan.

“Harus ada skema berkelanjutan, di mana warga tidak hanya diberikan akses pinjaman, tapi juga pendampingan usaha. Jangan sekadar bantu, lalu dilepas. Ada banyak pelajaran dari daerah lain yang bisa diadopsi Kota Mataram,” pungkasnya. (fit)